NUSANEWS - Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding menyambut baik usulan Komisi II DPR yang mewacanakan dana saksi untuk pemilu dari APBN. Sebab, menurut Karding biaya politik untuk pemilu cukup besar.
"Setuju dana saksi itu di-cover oleh APBN. Cost politik dalam artian kegiatan-kegiatan politik, operasional politik apalagi kalau sudah kampanye, itu sangat besar," kata Karding di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/10)
Karding kemudian memberikan ilustrasi pentingnya dana saksi dikelola oleh negara. Sebab, sumber keuangan partai yang berasal dari iuran para kader partai yang duduk di parlemen minim. Apalagi tak ada mobilisasi keuangan dari masyarakat.
"Karena tingkat kepercayaan kepada partai itu turun. Semua survei juga mengatakan begitu. Jadi mau tidak mau sumber anggaran partai kita kita lagi dari anggota DPR DPRD," ungkap Karding.
Lebih jauh, menurut Karding, dalam penghitungan suara tak bisa hanya mengandalkan satu orang saksi, idealnya 3-4 saksi. Selain itu, perhitungan suara makan waktu lebih dari 24 jam. Sehingga, dibutuhkan saksi lebih dari satu.
"Saya bilang jangan sampai 36 jam. 24 jam saja saya bilang sudah klenger kita. Kalau cuma 1 saksi untuk 24 jam perhitungan itu enggak mungkin, enggak rasional. Kalau hanya satu saksi. Minimal dua saksi, idealnya 3 - 4 saksi," ucap Karding.
Oleh sebab itu, pembiayaan dana saksi oleh APBN penting demi kualitas demokrasi yakni mengantisipasi suara yang hilang sebab keterbatasan membayar saksi hingga ke daerah-daerah. Namun, Karding mengembalikan sepenuhnya pada kemampuan APBN.
"Oleh karena itu demi kualitas demokrasi, daripada banyak suara yang hilang, terutama partai-partai yang tidak punya infrastruktur sampai ke bawah, pasti hilang suaranya," pungkasnya.
SUMBER
