NUSANEWS - Wakil Walikota Bekasi Tri Adhianto menyindir Gubernur DKI Anies Baswedan. Menurutnya, dana hibah Rp194 miliar itu sejatinya tak cukup untuk menyelesaikan infrastruktur jalur truk sampah.
Tri menyebutkan, Pemkot Bekasi sudah menerima bantuan keuangan sebesar Rp194,8 miliar dari Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan di lokasi TPST Bantargebang untuk tahun 2018 ini.
“Kalau dilihat di 2019 jumlahnya sama, karena proses anggaran bisa terlihat dari KUA-PPAS. Yang kami lihat usulan 2019 dari eksekutif ke legislatif (DPRD DKI Jakarta) minim,” ujar Tri Adhianto saat dihubungi, Minggu (21/10/2018).
Tri menegaskan, pihaknya sejatinya tak ingin sengaja melahirkan keributan dengan Anies.
“Kami bukan mau ribut di tahun 2018, kami sudah terima tahun 2018, mau dikasih berapa pun,” tegasnya.
“Yang Rp 194 miliar itu dana kompensasi hanya TPST sehingga kegiatan yang Rp 194 miliar hanya untuk kebutuhan yang ada di Bantargebang,” katanya lagi.
Tri menambahkan, seperti dilansir dari detikcom, dana Rp194 miliar belum menyelesaikan persoalan infrastruktur untuk jalur truk yang dilalui dari DKI Jakarta menuju TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.
“Persoalan ini yang tidak tersampaikan kepada Gubernur DKI,” katanya.
Menurutnya, kalau lebih cepat infrastruktur truk sampah ini dibangun, maka beban lingkungan artinya beban masyarakat akan berkurang.
Dengan begitu, truk sampah bisa lebih cepat sampai di Bantargebang.
“Ada pengiritan pemakaian BBM, kerusakan kendaraan, kemacetan dan warga nggak komplain karena bau,” jelasnya.
“Di Cipendawa, kaki yang kita bikin flyover dari Siliwangi ke Bantargebang supaya di simpang Siliwangi tidak terjadi antrean, truk bisa langsung ke Bantargebang. Filosofi ini yang nggak sampai ke Pak Anies Baswedan,” kata Tri.
Pihaknya beharap, Pemkot Bekasi dengan Pemprov DKI bisa duduk bareng menyelesaikan persoalan dana hibah ini.
Wawako ini juga mengajak Anies Baswedan agar mengecek langsung kondisi dari dan menuju TPST Bantargebang.
“Memang harus duduk bareng daripada ribut di media karena jadi persepsi berbeda,”
Misal saya pernah kasih Rp 194 miliar, padahal kan ada dana kompensasi yang harus diterima masyarakat, ada juga terdiri dari 41 perjanjian yang harus diselesaikan,” tutup Tri.
SUMBER
