NUSANEWS - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan memperjuangkan rancangan undang-undang (RUU) penghapusan pajak sepeda motor dan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup.
Kritik tentang rencana tersebut datang dari Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah yang notebene politisi PKS.
"Salah itu ya, justru majunya peradaban satu kota itu ditandai dengan mestransportation bukan dengan menjamurnya motor," kata Fahri kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (26/11).
Seharusnya, kata Fahri, partai politik memperjuangkan terwujudnya gagasan besar agar dirasakan oleh masyarakat luas.
"Sebaiknya partai jangan mikirnya yang kecil-kecil dong," kata Fahri.
Di Singapura, lanjut Fahri, pajak motor dan mobil dinaikkan setinggi-tingginya. Hal itu menegaskan antara penggunaan ruang publik dan ruang privat.
"Motor adalah kendaraan privat, mobil adalah kendaraan privat. Sementara itu ruang publik Anda mau pakai, maka pajaknya ditinggikan karena Anda mengambil privasi orang," ujarnya.
Ditambahkan Fahri, yang justru harus dilindungi adalah limitasi penggunaan ruang publik untuk kendaraan privat.
"Bukan kemudian memperbanyak kendaraan privat diruang publik. Nah, itu (niat PKS) salah cara berpikirnya. Kurang tinggi cara memfilsafati urusan publik," demikian Fahri. [lov]
SUMBER
