NUSANEWS - Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 terancam diwarnai dengan para 'pemilih hantu'. Pemilih ini terdaftar dalam DPT namun sebenarnya tidak ada. Pasalnya, terdapat berbagai persoalan hingga daftar pemilih tetap (DPT) kerap amburadul. Bahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tidak transparan mengenai DPT tersebut.
Padahal, daftar pemilih merupakan ‘ruh’ pemilihan umum (Pemilu) 2019 yang diselenggarakan secara serentak, dapat berjalan jujur, adil, demokratis, dan tanpa ada kecurangan.
Sebelumnya calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengajak emak-emak di Indonesia untuk ikut menjaga Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lingkungannya, sehingga dapat menghindari adanya kecurangan dalam daftar pemilih tetap (DPT) alias pemilih hantu.
"Yakinkan keluarga kalian dan warga disekitar kalian untuk kita sama-sama berjuang menyelamatkan bangsa dan negara, serta jaga TPS dengan baik, dateng ke TPS, tanyakan jumlah surat suara di TPS ada berapa, nyoblos, abis nyoblos jangan pulang, tanyakan juga sisa surat suara, jangan sampai disalah gunakan dan dipakai oleh DPT atau pemilih hantu," tegasnya.
Permintaan itu disampaikan Prabowo di akun Twitternya, Sabtu (8/12/2018), setelah ia menerima kunjungan emak-emak yang datang dari berbagai daerah di kediamannya di Bukit Hambalang, Jawa Barat.
Terkait pemilih hantu ini, Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi menggelar diskusi bertajuk Pemilu Jujur dan Adil: Ilustrasi atau Harapan?. Diskusi tersebut, menghadirkan pembicara peneliti senior LIPI, Siti Zuhro, Wakil Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati, Wakil Direktur Data dan Informasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Nur Iman Santoso, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta, dan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh.
Ketidakakuratan DPT menjadi masalah paling krusial yang akan dihadapi oleh penyelenggara pemilu. Ketidakakuratan DPT terus menjadi persoalan selama tidak ada data tunggal kependudukan. Data kependudukan Tanah Air selama ini dipegang dua instansi yaitu Kementerian Dalam Negeri serta Badan Pusat Statistik (BPS).
"Ini gara-gara kita tidak memiliki data kependudukan tunggal. Data yang ada selama ini dipegang oleh Kementerian Dalam Negeri dan BPS," kata peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris di Jakarta, Selasa (11/12/2018).
Akibat tidak ada data tunggal, kata Syamsuddin, pemilu 2019 kemungkinan akan diikuti 'pemilih hantu'. Pemilih ini terdaftar dalam DPT namun sebenarnya tidak ada.
"Ini artinya pontensi adanya pemilih hantu masih ada, pemilih di DPT terdaftar tetapi orangnya tidak ada. Seperti DPT di Papua Barat dan Papua, di DPT pemilihnya banyak tetapi penduduknya sedikit," tutup Guru Besar Ilmu Politik ini.
31 Juta Pemilih
CEO Seknas Prabowo-Sandi Muhamad Taufik mengaku heran dengan masih tedapat 31 juta pemilih belum masuk DPT, sehingga ini membuat kecurigaan partai politik pengusung pasangan Prabowo-Sandi.
"Ini memicu kecurigaan publik terkait potensi kecurangan yang terjadi pada pemilu 2019," kata Taufik di Seknas Prabowo-Sandi di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2018).
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI itu menjelaskan, 31 juta pemilih tersebut berada di luar Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4). Tentu, ini aneh karena sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan di tetapkan sebagai DPT, KPU mesti melakukan pencocokan data pemilih (coklit) DP4 yang diberikan Kemendagri.
"Ini menimbulkan kecurigaan. Satu tahun ada tiga peristiwa menarik. Jatuh dari truk di Bogor, dijual online, ada penggandaan (dipalsukan) di Pasar Pramuka. Pemilu 2019 enggak boleh ada sedikit pun kecurangan. Tetapi, ini potensi kecurangan sangat besar," ujar dia.
Mantan Ketua KPU DKI itu sekaligus mempertanyakan, enam angka terakhir Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) yang tidak boleh dibukan. Menurut dia, aneh Kemendagri beralasan untuk melindungi warga yang mengisi kartu telepon seluler prabayar. "Ini mengada alasannya. Kami, akan tetap minta dibuka angkat itu," tegas dia.
Selanjutnya, keanehan KPU memasukan penyandang gangguan jiwa DPT 2019. Sebab, dalam, agama Islam, tuhan Allah SWT tidak memperhitungkan amal perbuatan orang gila. "Orang gila itu pahala tidak dikasih dosa tidak dikasih. Ini agak aneh sih buat saya sih," ungkapnya.
Menurutnya, kebijakan ini dikeluarkan karena ada kegundahan atas kejadian tertentu dari pemangku kepentingan. "Ada 14 juta orang gila menurut data yang terlansir, makin lama makin banyak orang gila," jelasnya.
Tak Ada DPT Baru
Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh memastikan 31 juta bukan data baru. Angka itu, muncul berdasar analisis DP4 yang sudah ada. Data 31 juta data lama. "Ingin saya tegaskan, tidak ada DPT baru yang kami kirimkan," ucapnya.
Zudan menjelaskan, 31 juta data yang disampaikan ke KPU itu merupakan hasil analisis atas 185 juta DPT. Adapun data yang mereka sampaikan tersebut bisa saja digunakan oleh KPU, bisa juga tidak.
Sedangkan, terkait NIK dan NKK dia menegaskan, enam angka bisa dibuka. Namun, harus memilih salah satu. Misalnya, jika NIK yang dibuka maka NKK tidak boleh. Begitu pun sebaliknya. "Boleh dibukan NIK dan NKK. Tetapi, salah satu saja,’’ tegasnya.
Pro aktif
Wakil Direktur Data dan Info Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Nur Iman Santoso, mengharapkan agar persoalan jual-beli blanko KTP elektronik dan tercecernya KTP elektronik kadaluarsa di Duren Sawit dapat diselesaikan dengan baik oleh aparat penegak hukum.
Menurut dia, tantangan pada pemilu kali ini yang paling mendasar adalah persoalan daftar pemilih tetap (DPT) serta pengawalan secara cermat selama rekapitulasi hasil suara di masing-masing tingkatan.
"Kadang-kadang kita berpikir pemilu jujur dan adil itu saat di TPS. Tapi ternyata di TPS ada PPS, PPK, itu semua harus dipantau. Pemilu jurdil enggak akan ada apa-apanya kalau penghitungan tidak baik," kata Iman.
Menurut Nur Iman, KPU harus jeli dengan kemungkinan masalah yang terjadi di TPS, namun pada saat ini KPU lebih dulu fokus terhadap masalah DPT. Iman pun mendesak KPU untuk segera menetapkan DPT final untuk Pileg dan Pilpres 2019.
Politisi PKS itu meminta kepolisian untuk proaktif mengawal Pemilu 2019 khususnya di setiap TPS dan memastikan bahwa kotak suara yang ada di setiap TPS tidak berpindah tempat dan disalahgunakan.
"Saya minta kepolisian untuk menjaga benar tempat kotak suara. Jangan sampai berpindah. Jangan sampai dimasuki orang-orang tidak bertanggung jawab. Apalagi kotak suara pakai kardua,'' tuturnya.
SUMBER
