logo
×

Kamis, 06 Desember 2018

Hei Pelaku Pembantaian 31 Pekerja di Papua, Menyerahlah! Kalau Tidak…

Hei Pelaku Pembantaian 31 Pekerja di Papua, Menyerahlah! Kalau Tidak…

NUSANEWS - Peristiwa penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua disesalkan banyak pihak.

Dari peristiwa tersebut, 31 nyawa melayang. Baik dari pekerja pembangunan jalan Trans Papua, maupun anggota TNI dan Polri.

Keprihatinan datang salah satunya dari anggota DPD RI dari Papua, Pdt Carles Simaremere.

“Pertama-tama, kami senator yang diutus dari Papua merasa prihatin kepada korban penembakan di Nduga,” Carles di ruang kerjanya di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Menurut Carles, peristiwa sadis itu terjadi di Bulan Desember yang seharusnya penuh damai.

“Yang patut disesalkan terjadi pada Bulan Desember dimana bulan yang penuh damai, ampun, rahmat dari Tuhan,” jelasnya.

Menurut Carles, bulan Desember hingga akhir tahun merupakan bulan yang sangat sakral dimana ada perayaan Natal.

Sehingga, tidak pantas ada keributan dan pembunuhan yang menimbulkan korban yang begitu banyak.

Carles menjelaskan, dirinya memang tidak tahu perssi penyebab dari peristiwa mengerikan itu.

Akan tetapi, ia menilai, persitiwa tersebut sepatutnya tidak terjadi.

“Intinya kita tidak membenarkan kejadian itu, korban hanya warga biasa yang sedang membangun Papua,” ujar Carles.

Padahal, lanjutnya, pembangunan itu bisa dinikmati masyarakat Papua saat ini maupun yang akan datang. Para pekerja yang menjadi korban pun memiliki keluarga.

“Kita juga berharap kepada TNI dan Polri untuk mengejar para pelaku. Namun jangan sampai pengejaran ini salah tangkap atau salah sasaran,” ujarnya.

Carles mengimbau para pelaku untuk menyerahkan diri kepada pihak berwajib.

Alasannya, agar menghindari warga sipil yang menjadi korban.

“Karena aparat yang di sana biasanya tidak bisa membedakan yang mana pelakunya. Lantaran, wajah-wajahnya mereka mirip jadi sulit membedakan,” ucap Carles.

Diharapkan, kasus penembakan tersebut jangan sampai menjadi pusat perhatian dunia.

“Kasus ini bisa saja menjadi harapan mereka agar jadi perhatian dunia. Jadi harus hati-hati jangan sampai seperti dulu lagi yaitu pembumihangusan,” demikian Carles.

Diberitakan PojokSatu.id sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan tak akan menghentikan pembangunan infrastruktur, terlebih di tanah Papua.

Meskipun, pembangunan jalan Trans Papua sempat terhenti karena penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Demikian disampaikan Presiden saat menghadiri peringatan Milad Satu Abad Madrasah Mu’allimin-Mu’allimaat Muhammadiyah di Yogyakarta, Kamis (6/12/2018).

Menurutnya, pembangunan infrastruktur memiliki arti yang sangat penting. Utamanya untuk daerah yang selama ini dinilai masih cukup tertinggal.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur bukan hanya urusan ekonomi semata.

“Tetapi juga urusan persatuan bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa besar,” kata Jokowi.

Dia menambahkan, konektivitas di negara yang memiliki belasan ribu pulau seperti Indonesia memang menjadi persoalan tersendiri.

Apalagi, masih banyak wilayah yang belum menikmati infrastruktur sebaik di Pulau Jawa. Salah satunya adalah Papua.

“Di Indonesia bagian timur, di Papua, jalan (rusak) seperti ini banyak sekali,” bebernya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkap, di Papua, jarak 120 kilometer membutuhkan waktu dua sampai tiga hari.

“Masa hanya 120 kilometer memakan waktu dua atau tiga hari baru sampai. Harus menginap, harus masak di jalan. Inilah pentingnya infrastruktur,” tutur Jokowi.

Meskipun baru-baru ini sempat terhambat dengan adanya penyerangan KKB, Jokowi menegaskan hal itu tak menyurutkan langkah pemerintah untuk terus membangun infrastruktur di Papua.

“Tidak menyurutkan kita untuk membangun Papua karena kita tahu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote semua memerlukan infrsatruktur dan harus kita bangun,” tegasnya.



SUMBER
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: