NUSANEWS - Keberaan enam anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang melakukan pembantaian terhadap 31 pekerja di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua sudah diketahui.
Enam orang anggota KKB itu diketahui salah satunya adalah pimpinan alias panglima KKB Komando Daerah Papua II (Kodap) Nduga.
Demikian disampaikan Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (12/12/2018).
“Kita sudah semakin berhasil me-mapping pelaku penyerangan KKB. Ada beberapa yang sangat aktif sebagai komandan lapangan di wilayah Nduga,” ungkapnya.
Enam orang dimaksud, lanjut Dedi, salah seorang berinisial PU adalah panglima KKB dimaksud.
Selanjutnya, RL yang dideteksi pergerakannya di Mbua, Habema dan Ilkema/
Sementara anggota KKB berinisial A beredar di wilayah Paro dan Nduga.
Selanjutnya, ada NT yang dideteksi berada di wilayah Habema dan Ilkema, dan BT di wilayah Nduga.
Sementara EK terdeteksi berada di wilayah Mugi dan Alguru, dan terakhir GT dideteksi melarikan diri ke Kali Dumit dan Kali Min.
“Saat ini pasukan gabungan TNI-Polri dengan semangat terus melakukan pengejaran kelompok tersebut,” tegas Dedi.
Diberitakan PojokSatu.id sebelumnya, Gubernur Jenderal Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Markus Yenu meminta pemerintah pusat di Jakarta membuka diri untuk berdialog dengan mereka.
Demikian disampaikan Makus Yenu kepada Kantor Berita Politik RMOL (grup PojokSatu.id) di Manokwari, Papua Barat, Rabu (12/12).
“Yang kita inginkan Jakarta membuka diri untuk bertemu dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang diketuai oleh Benny Wenda,” kata Makus.
Menurut dia, Jokowi belum mampu memberikan solusi atas segala konflik di Papua.
Ketika datang hanya membangun jalan, jembatan, bandara dan memekarkan kabupaten baru, namun tidak memperhatikan suara orang-orang Papua.
“Simpel saja, Jakarta buka diri, kita duduk sama-sama, persoalan selesai, “ujarnya.
Ia pun mengibaratkan seperti kucing bencana. “Datang pulang terjadi konflik, seperti kucing bencana,” ucapnya.
Pola yang diterapkan Jokowi selama ini dinilainya tidak tepat untuk mengetahui keinginan Papua sebenarnya.
“Ini kan ibarat rumah yang sedang terbakar, namun yang dipadamkan justru rumah yang tidak terbakar,” ujarnya.
Seharusnya, kata dia lagi, Jokowi ketika datang Papua menemui tokoh-tokoh yang dianggap ataupun mewakili gerakan separatis, bukan justru hanya pejabat daerah seperti gubernur atau bupati.
“Omong kosong saja,” imbuhnya.
Para pejabat daerah itu hanya bisa meminta uang dengan alasan membangun Papua.
“Papua mana yang ingin dibangun,” cetusnya.
SUMBER
