NUSANEWS - Persepsi publik terhadap korupsi meningkat 52 persen. Namun angka itu mengalami penurunan dibanding dua tahun lalu yang mencapai 70 persen.
Kondisi ini terjadi karena lembaga yang ada telah melakukan pemberantasaan korupsi dan dianggap telah efektif.
Hal itu terungkap dalam hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis Senin (10/12/2018).
Dalam survei tersebut juga terungkap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sebagai lembaga yang paling banyak melakukan langkah pemberantasan korupsi.
Dengan presentase responden mencapai 81 persen dan tingginya efektivitasnya 85 persen.
Demikian diungkap Peneliti LSI Burhanuddin Muhtadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).
“Mayoritas warga saat ini juga menilai pemerintah serius melawan korupsi, terutama pemerintah pusat 69 persen. Dalam setahun terakhir, persepsi ini tidak berubah,” ujarnya.
Namun, persepsi terhadap tingkat korupsi berbeda terhadap pemerintah pusat dengan provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.
“Umumnya, warga menilai korupsi paling tinggi di pemerintah pusat, lalu menurun hingga yang paling sedikit korupsinya di tingkat desa/kelurahan,” jelas Burhanuddin.
“Artinya, semakin jauh dari warga, pemerintah semakin depresi korup. Sebaliknya, semakin dekat dari warga, pemerintah depresi tidak korup,” tambahnya.
Sementara, responden yang menjawab persepsi terhadap korupsi mengalami penurunan sebanyak 21 persen dan yang menjawab tidak mengalami perubahan perubahan sebanyak 24 persen.
Kinerja pemerintah dinilai baik dalam infrastuktur dan pelayanan kepada masyarakat. Tapi, dalam pencegahan korupsi dan menegakan hukum terhadap pelaku korupsi masih perlu ditingkatkan.
SUMBER
