NUSANEWS - Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra meminta kepada Komisari Tinggi PBB Urusan HAM atau UNCHR di Jenewa untuk melakukan penyelidikan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Cina atas pemeluk Islam di Xinjiang. Menurutnya, Indonesia juga bisa memberikan tekanan diplomatik kepada Negeri Tirai Bambu.
Hal itu dinyatakan Yusril Ihza Mahendra bersama Afriansyah Noor selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang dalam sepucuk surat yang dikirimkan kepada Ketua UNCHR di Jenewa, Swiss. Surat dalam bahasa Inggris itu juga ditembuskan kepada Sekjen Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Saudi Arabia dan Pemerintah RI di Jakarta.
Yusril juga mendesak Pemerintah RI untuk mengambil inisiatif membahas pelanggaran HAM terhadap umat Islam di Cina ini. “Sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia, Pemerintah Indonesia dapat mengambil prakarsa mengajak negara-negara anggota OKI lainnya untuk melakukan pertemuan khusus membahas situasi di Xinjiang,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (19/12/2018).
Yusril mengatakan, Partai Bulan Bintang yang dipimpinnya mengutuk keras tindakan kekejaman yang dilakukan Pemerintah Cina yang memaksa Muslim Uighur untuk meninggalkan keyakinan agamanya dan beralih memeluk atheisme.
Pemerintah Cina, menurut Yusril, wajib mematuhi Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menjamin kebebasan memeluk agama. Ribuan muslim Uighur kini dimasukkan kamp-kamp konsentrasi untuk diindoktrinasi faham athesime sesuai ajaran Komunis yang secara resmi dianut oleh negara itu.
Pemerintah Cina berdalih, kamp konsentrasi itu adalah tempat untuk melakukan “pendidikan” kepada warganegaranya yang menganut faham ekstrimisme dan separatisme. Umat Islam di Xinjiang dan suku Han yang beragama Islam, selama ini dianggap Pemerintah Cina sebagai kelompok ekstrimis.
Perlakuan Pemerintah Cina terhadap umat Islam, kata Yusril, sangat melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. Karena itu Yusril minta UNCHR untuk segera mengirimkan tim penyelidik independen untuk mengungkapkan kepada dunia tentang adanya pelanggaran berat HAM yang dilakukan secara sistematik, terstruktur dan meluas di Cina. Dunia harus memberi sanksi atas pelanggaran HAM yang berat itu.
Selain meminta UNCHR, Yusril juga mendesak Oranisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk secara aktif memantau pelanggaran HAM atas umat Islam di Cina. Negara-negara OKI dapat mengambil langkah bersama untuk menghentikan pelanggaran HAM ini.
Pemerintah RI secara mandiri pun dapat mengambil langkah diplomatik mencegah Pemerintah Cina melakukan pemaksaan terhadap umat Islam di sana. “Kepentingan Cina di negara kita juga cukup banyak. Karena itu, kita juga dapat memberi tekanan diplomatik kepada Pemerintah Cina untuk menghentikan pemaksaan terhadap umat Islam di Cina. Ini adalah persoalan kemanusiaan dan HAM, bukan ingin mencampuri urusan dalam negeri Cina,” tandas Yusril.
SUMBER
