NUSANEWS - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin meminta kebijakan perekaman biometrik sebagai syarat mendapat visa haji dan umrah ditunda. Pemerintah mengusulkan pemeriksaan biometrik dilakukan ketika calon jemaah sesaat sebelum bertolak ke Tanah Suci.
"Jadi penundaan itu yang ditunda itu adalah pemberlakuan bagi jemaah haji diperiksa biometriknya sebagai syarat penerbitan visa. Itu yang ditunda. Ditunda seperti apa? Ditunda seperti selama ini bahwa pemeriksaan biometrik tidak menjadi syarat penerbitan visa. Jadi kalau menerbitkan visa tanpa harus mendahulukan proses biometrik itu," ujar Lukman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).
"Lalu kapan pemeriksaan biometrik? Ya ketika menjelang beberapa saat jamaah bertolak ke Tanah Suci meninggalkan Tanah Air. Jadi di bandaranya masing-masing, atau kalau yang sekarang ini di asrama haji, di embarkasi," jelas Lukman.
 |
| Ilustrasi alat perekaman biometrik di salah satu embarkasi haji. (Foto: Ragil Ajiyanto/detikcom) |
Usulan ini sudah disampaikan Pemerintah Indonesia kepada Arab Saudi. Lukman mengatakan, Saudi tengah mempertimbangkan usulan ini.
"Iya sudah kita sampaikan. Pemerintah Arab Saudi sedang mempertimbangkan karena ini memang sebenarnya Indonesia dijadikan percontohan, uji coba pertama untuk penerapan seperti ini. Belum berlaku di negara-negara lain. Indonesia yang pertama. Semacam uji coba," kata Lukman.
Polemik perekaman biometrik untuk visa beribadah ke Tanah Suci sebelumnya sudah disampaikan Lukman kepada Saudi, baik secara tertulis maupun pertemuan langsung. Dalam surat dan pertemuan itu, Lukman menyampaikan ada kendala jarak terkait pengambilan data oleh VFS Tasheel yang berhak melakukan perekaman. Hal ini terutama karena lokasi kantor VFS Tasheel yang terbatas, padahal domisili jemaah sampai ke pelosok.
"Itu menyulitkan karena wilayah geografis kita sangat luas. Menyulitkan jemaah. Hanya karena menerbitkan visa, dia harus mendatangi ibu kota provinsi," ucap Lukman.
SUMBER
