NUSANEWS - Hasil survei pemilu presiden 17 April lalu menunjukkan petahana Joko Widodo (Jokowi) unggul daripada pesaingnya, Prabowo Subianto dengan selisih 5 hingga 8 persen suara.
Namun Prabowo berulang kali bersikeras menyatakan bahwa survei internalnya menunjukkan dia menang, dengan mengantongi 62 persen suara. Bahkan, sejumlah pendukungnya memanggil Prabowo sebagai "presiden".
Sementara itu, sekutu dekat Prabowo, Amien Rais menyoroti kemungkinan adanya kecurangan dalam penyelengaraan pemilu. Dia bahkan menyerukan unjuk rasa people power atau kekuatan rakyat jika ada tanda-tanda kecurangan dalam pemilu.
South China Morning Post dalam artikel berjudul "Widodo thinks he won the election, as does Prabowo. Is Indonesia on the verge of a 1998-style uprising?" yang dirilis akhir pekan ini (Sabtu, 27/4), menyoroti, gelombang dukungan kepada Prabowo tersebut memicu kekhawatiran tersendiri, terutama soal reaksi para pendukung Prabowo ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi mengumumkan hasil pemilu pada 22 Mei mendatang.
"Resiko jangka pendek bagi Jokowi adalah upaya untuk menimbulkan kekacauan di Jakarta melalui pembakaran, sabotase, dan kekerasan," kata mantan Menteri Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja.
"Upaya untuk mendelegitimasi Komisi Pemilihan tampaknya gagal," sambungnya.
Konsep people power, sebagaimana digaungkan Amien Rais, telah lama menjadi seruan unjuk rasa yang menggugah di Asia Tenggara, tidak terkecuali di Indonesia. Kerusuhan besar-besaran pada tahun 1998 di Indonesia setelah krisis keuangan Asia, berangkat dari semangat people power.
Peristiwa itu menyebabkan jatuhnya ribuan korban jiwa dan berujung pada pengunduran diri Suharto dari kursi presiden setelah 32 tahun berkuasa.
Satu dekade sebelumnya, tepatnya pada tahun 1986, kerusuhan serupa terjadi di mana jutaan orang di Filipina bersatu untuk meluncurkan revolusi untuk menggulingkan rezim korup Ferdinand Marcos. Kejadian itu juga berangkat dari semangat people power.
Sementara itu, menengok ke situasi hari ini, merupakan sebuah kombinasi dari massa yang bergolak.
Sumber keamanan resmi anonim mengatakan kepada SCMP, Prabowo merupakan sosok yang gigih dan lantang menyerukan semangat people power. Dia berpotensi "terbakar".
"Jika (gerakan) kekuatan rakyat harus terwujud selama atau setelah pengumuman hasil pemilu, ada sedikit kemungkinan itu menjadi damai karena pengalaman masa lalu telah menunjukkan itu destruktif, yang mengakibatkan kematian, cedera, kerusakan properti," kata sumber tersebut.
Sumber itu menambahkan, mungkin tidak banyak politisi atau masyarakat umum yang akan mengambil bagian dalam gerakan semacam itu, bila terealisasi. Karena peristiwa 1998 masih segar dalam ingatan banyak orang.
"Tapi kelompok-kelompok Islam garis keras yang mendukung Prabowo, seperti FPI, dan Jamaah radikal Ansharusy Syariah dan lainnya adalah kekuatan untuk (gerakan) rakyat," kata sumber itu.
"Mereka (kelompok-kelompok Islam garis keras) memandang kekacauan sebagai situasi yang akan menguntungkan mereka karena mereka kemudian dapat melibatkan diri dengan alasan bahwa mereka memerangi orang-orang kafir," tambahnya.
Sementara itu, mantan anggota al-Qaeda Asia Tenggara, Sofyan Tsauri, kelompok-kelompok militan bahkan mungkin menjadi unggulan untuk mengambil keuntungan dari kerusuhan sosial yang terjadi di Indonesia. Di seluruh Asia sendiri, saat ini ketegangan sangat tinggi setelah teror bom di Sri Lanka pekan lalu.
"Kelompok-kelompok Jihadis menonton. Mereka sedang menunggu kekacauan. Mereka akan menggunakan situasi kacau untuk menyerang. Sulit bagi mereka untuk tumbuh tanpa kekacauan," kata Sofyan.
Pihak berwenang di Indonesia sendiri telah mengerahkan ribuan polisi dari markas provinsi di Maluku, Kalimantan, Jambi, dan sejumlah wilayah lainnya ke Jakarta untuk memperkuat keamanan di ibukota.
Kehadiran militer dan polisi besar-besaran telah dikerahkan ke Monumen Nasional di Jakarta Pusat sejak pekan lalu, dalam jumlah yang tidak terlihat sejak kerusuhan sipil tahun 1998.
Sementara itu, Menkopolhukam, Wiranto memperingatkan oposisi bahwa jika ada gerakan massa yang mengganggu ketertiban umum, pihak keamanan tidak akan tinggal diam.
"Jika massa dimobilisasi, saya yakin aparat keamanan akan dapat menangani situasi ini," kata pensiunan inspektur jenderal polisi Indonesia, Benny Mamoto.
Dalam pemilu di Indonesia Indonesia, politik identitas hampir mengalahkan masalah ekonomi.
"Militer, polisi dan Wiranto mengirimkan sinyal yang sangat kuat kepada Prabowo bahwa mereka tidak akan mentolerir protes dan kekerasan di luar hukum," kata analis di Asia Tenggara di National War College yang berbasis di Washington, Zachary Abuza.
SUMBER
