DEMOKRASI - Pemerintah diminta untuk membongkar keterlibatan kelompok terafiliasi ISIS yang dinilai turut serta pada kerusuhan di Papua dalam beberapa waktu belakangan. Hal itu harus dibuktikan dan tidak sekadar disampaikan semata.
"Tentang keterlibatan ISIS seperti yang dikatakan tersebut silahkan saja dibuktikan. Jangan hanya sekedar disampaikan. Silakan dibongkar. Kalau saya secara pribadi sangat meragukan hal tersebut," kata Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (8/9/2019).
Sementara itu, pengamat terorisme dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak, menyatakan, pernyataan tentang keterlibatan kelompok terafiliasi ISIS yang turut serta dalam kerusuhan di Papua mesti dibuktikan.
Menurut Zaki, jika pemerintah tidak memberi bukti tentang keterlibatan kelompok terafiliasi ISIS, itu bertendensi memberikan stigma negatif terhadap aksi-aksi yang dilakukan masyarakat Papua.
"Jika tanpa bukti maka ada tendensi Menhan (Ryamizard Ryacudu-red) memberi stigma negatif terhadap aksi-aksi yang dilakukan masyarakat Papua. Persepsi ini yang sekarang berkembang. Bukannya berusaha menyelesaikan akar masalah di Papua, tapi justru mencari kambing hitam," ucapnya kepada wartawan.
Namun, Zaki mengatakan, kepolisian sejak beberapa bulan lalu memang telah mensinyalir ada sel Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Lampung pimpinan Abu Faisa yang menjadikan Papua tempat latihan perang atau i'dad.
"Polisi menyebut lokasinya di Kabupaten Keerom dan Kabupaten Merauke. Apakah kelompok JAD ini menunggangi 'rusuh' Papua? pemerintah harus membuktikan," tutur Zaki.
Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi I DPR, Menhan Ryamizard Ryacudu mengatakan, ada beberapa kelompok yang terlibat dalam kerusuhan Papua. Bahkan, salah satunya terafiliasi dengan ISIS.
