DEMOKRASI.CO.ID - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencecar anak buahnya terkait perencanaan anggaran untuk 2020.
Itu terungkap dalam sebuah video yang diunggah oleh Dinas Komunikasi dan Informasi di laman Youtube Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Video tersebut diambil pada 23 Oktober 2019 saat Anies memberikan arahan dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan RAPBD Tahun Anggaran 2020.
Anies menyampaikan keheranannya terhadap sejumlah anggaran yang melejit naik. Beberapa di antaranya adalah anggaran kertas dan tinta yang menyentuh angka ratusan miliar rupiah.
"Beli kertas Rp213 miliar, tinta printer Rp400 miliar, What's going on bapak ibu? Apa yang sedang terjadi ini?" kata Anies dalam video tersebut.
Tak hanya kertas dan tinta printer, Anies juga menyatakan keherannya mengenai anggaran pengadaan stabilo, penghapus serta kalkulator di dalam rapat internal tersebut. Menurut Anies, dengan anggaran miliaran rupiah itu sama saja DKI menyumbang ke pabrik pembuat alat tulis setiap tahunnya.
"Kalau stabilo segala macam Ini dahsyat. Kita nyumbang ke pabrik stabilo boss Rp3,7 miliar, laser pointer Rp5,9 miliar, penghapus Rp31 M dan kalkulator. Memang kita enggak punya kalkulator?" ujar Anies.
Anies pun mengingatkan sebelum menjadi gubernur, dirinya sudah kenyang pengalaman bekerja di sejumlah institusi. Dan, sambungnya, di sana setiap orang yang bekerja dengan alat tulis biasanya dengan kesadaran diri menyiapkan alatnya masing-masing.
Oleh karena itu, Anies pun berharap para pegawai DKI pun bersikap demikian.
"Itu kebutuhan alat tulis bring your self tidak ada alat tulis disiapkan oleh [kantor]. Itu dikerjakan sendiri. Itu kebutuhan orang pekerja bukan?" sindir Anies.
Selain anggaran tersebut, Anies juga mengupas anggaran Alat Tulis Kantor (ATK) di salah satu instansi yang meningkat drastis. Pada 2019 anggaran ATK adalah sebesar Rp349 miliar, yang kemudian melejit menjadi triliunan rupiah pada 2020.
"Belanja alat tulis tahun ini Rp349 miliar, tahun depan Rp1,6 triliun abrakadabra. Bagaimana kita menjelaskannya bapak ibu sekalian? Ini namanya self humiliation. Mempermalukan diri sendiri," ujar Anies.
Ia akhirnya mengajak jajarannya untuk menghentikan kebiasaan menaikkan anggaran tersebut. Mantan Mendikbud itu pun mengaku sudah menduga penaikan anggaran tersebut akan menjadi bahan pembicaraan di media massa.
"Kita saja kalau anak kita tanya bu pak, apa tuh yang ditulis di koran? Bisa jawab tidak? Enggak bisa. Ini baru di ruangan. Stop doing this. Berhenti mengerjakan ini," kata Anies.
Saat ditemui di Balai Kota DKI, Rabu (30/10), Anies mengaku dirinya sudah diam-diam menyisir anggaran bersama tim internal. Namun ia enggan menjelaskan kepada publik karena tak ingin membuat kegaduhan.
"Tapi saya kan tidak umumkan ke luar bukan? Karena memang saya mau mengoreksi. Ini tidak bisa seperti ini terus," ujar Anies.
Menurut Anies, memberitahu ke publik terkait keganjilan itu hanya akan menambah kegaduhan di publik. Ia pun menyinggung langkah gubernur yang identik dan kerap memarahi anak buah saat ditemukan anggaran yang ganjil.
Dia mengaku tak ingin menjadi gubernur yang mencari sensasi dengan menyalahkan anak buah. Kata dia setidaknya ada tiga tipe orang, pertama orang yang menyelesaikan masalah, memperumit masalah, atau mengaktualisasi diri.
"Kalau diumumkan, hanya menimbulkan kehebohan, gubernurnya kelihatan keren sih, memarahi anak buahnya, tapi bukan itu yang saya cari. Yang saya cari adalah begitu saya tahu masalahnya, ini harus dikoreksi," ujar Anies.
Setidaknya ada dua anggaran yang sempat viral di DKI. Pertama anggaran pengadaan lem aibon sebesar Rp82,8 miliar dan kedua adalah pengadaan pulpen sebesar Rp123,8 miliar.
Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menyatakan anggaran lem aibon itu sebetulnya tak ada, karena salah saat memasukkan data. Sementara itu, untuk pengadaan pulpen telah direvisi.
"Saya sudah cek ke suku dinas apakah dari usulan sekolah yang tercantum dalam sistem RKAS [Rencana Kebutuhan Anggaran Sekolah] itu kebutuhan aibon sebesar 82 miliar itu tidak ada," ujar Plt Kepala Dinas Pendidikan Syaefuloh Hidayat dalam jumpa pers di Balai Kota, Jakarta Pusat.
Lebih lanjut, Syaefuloh menegaskan proses sekolah menyusun RKAS sendiri masih berlangsung di seluruh DKI saat ini. Total, ada 2100 sekolah di DKI yang sedang menyusun RKAS. [cnn]
