DEMOKRASI.CO.ID - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, menanggapi jatah menteri PPP lebih sedikit dari Gerindra. Ia menyebut power sharing tidak hanya terbatas di kabinet saja.
"Kita dari perspektif power sharing itu enggak bisa melihat, kita enggak melihat bahwa apa seolah-olah power sharing yang diberikan pada PPP hanya di kabinet saja. Kita kan tidak tahu Pak Jokowi misalnya ada pikiran untuk katakanlah di beberapa kementerian ada posisi wamen," kata Arsul di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019.
Menurutnya, ada juga jabatan publik lainnya. Misalnya seperti kepala badan atau jabatan lain yang selama ini juga banyak diisi dari parpol. "Masa Pak Jokowi dan Ma'ruf enggak ingat PPP, enggak akan lupa lah kita percaya itu," kata Arsul.
Ia memahami persoalan kabinet sudah menjadi prerogatif presiden. Apalagi, memang tak ada kontrak politik bila Jokowi menang harus mendapatkan berapa jumlah kursi menteri. "Itu konsekuensi dari pilihan politik yang tidak transaksional, tidak hitam di atas putih, harus kita pahami seperti itu. Dari sisi kepentingan transaksionalnya ya memang tidak ada," kata Arsul.
Terkait hal ini, Wasekjen DPP PPP, Achmad Baidowi, menilai figur-figur di kabinet merupakan perpaduan antara senior-junior dengan prestasi di bidangnya masing-masing. Tapi beberapa menteri memerlukan jabatan wakil jika dilihat dari banyaknya tugas serta latar belakang menteri.
"Hal ini untuk mempercepat akselerasi pelaksanaan program. Karena ini sebaiknya Presiden segera mengisi pos wakil menteri yang dibutuhkan," kata Baidowi melalui keterangan tertulisnya, Rabu 23 Oktober 2019.
Ia menyebutkan setidaknya beberapa kementerian memerlukan pos wakil menteri. Di antaranya menteri luar negeri, menkeu, menteri agama, menteri pendidikan kebudayaan, dan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif.
"Kami dapat memahami pilihan Jokowi yang memberikan kepercayaan kepada mereka sebagai implementasi dari hak prerogatif presiden. Tentu saja presiden sudah melakukan pengecekan dan pertimbangan matang," kata Baidowi.
Ia menilai beberapa nama memang penuh kejutan jika dilihat dari latar belakang pengalaman maupun keilmuan jika disandingkan dengan tupoksi di masing-masing kabinet.
"Para menteri Kabinet Indonesia Maju harus langsung tancap gas menjalankan tugas-tugas di kabinet sebagai penerjemahan visi presiden untuk menyongsong cita-cita menjadi negara maju pada 2045," kata Baidowi. [vin/mus]
