DEMOKRASI.CO.ID - DPRD DKI Jakarta telah menetapkan Prasetyo Edi Marsudi sebagai ketua periode 2019-2024. Pascadidapuk menjadi ketua parlemen yang berkantor di Kebon Sirih, Pras (panggilan akrab Prasetio) menyatakan bakal memprioritaskan untuk menyelesaikan masalah di ibu kota.
Selain itu, politisi PDIP itu juga mengritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, atas peniadaan jembatan penyeberangan orang (JPO). Salah satunya di kawasan MH Thamrin.
“Masalah macet kami akan menyikapi. Masalah Tosari, Kartika Plaza, Jalan Thamrin itu kan kalau gubernur sebelumnya dia bangun JPO supaya lalu lintas jalan, tapi kenyataan sekarang ini di situ macetnya ke mana-mana, sudah sampai Semanggi. Nah ini juga harus dibuat tunnel ke bawah adalah solusinya. Hal-hal seperti ini yang akan saya bicarakan setelah dilantik,” tuturnya, Jumat (4/10).
“Masih banyak persoalan di Jakarta. Itu masalah banjir dan macet. Nah di sini kami nanti setelah dilantik sebagai ketua DPRD definitif itulah yang akan kami laksanakan,” ujarnya, Jumat (4/10).
Pras akan membuka jaringan aplikasi join qlue melalui Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Aplikasi tersebut akan menampung keluhan warga ibu kota sehingga bisa cepat diselesaikan.
“Saya akan memakai satu jaringan aplikasi yang namanya join qlue. Nah di join qlue keluh kesah masyarakat nanti saya akan tampung dan terima lalu saya akan ke lapangan,” paparnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, kembali menunjuk Prasetyo Edi Marsudi untuk menjadi ketua DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Pras kali kedua secara beruntun menduduki pucuk pimpinan parlemen Kebon Sirih. (AS)
