DEMOKRASI.CO.ID - Ekonom senior Faisal Basri mengkritik keras Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal kualitas investasi yang bakal datang ke Indonesia.
Awalnya, Faisal angkat bicara mengenai pentingnya kualitas investasi dalam suatu negara yang dipengaruhi oleh transparansi perusahaan-perusahaan di dalam negara tersebut.
Biasanya, menurut dia, negara korup cenderung menerima investasi dari negara yang juga mudah untuk diajak 'kerja sama'.
"Investasi yang datang adalah begundal-begundal. Yang mafia, yang kolusi, yang kongkalikong, yang enggak transparan, jadi kualitas dari investasi itu bobrok," kata Faisal saat diwawancarai selepas acara Peluncuran Transparency in Coorporate Reporting (TRAC), Selasa (29/10).
Selanjutnya, Faisal pun menyinggung soal Luhut dan investor China yang tengah menanamkan investasi besar-besaran di Indonesia.
"Itu kan yang diinginkan Luhut, 'kalau China gampang diatur' katanya [Luhut]. Gampang diatur itu enggak pakai aturan. Nah itu, Luhut senangnya seperti itu dan dia sekarang koordinator yang mengurusi investasi juga. Dia cari yang gampang-gampang diatur," ujar Faisal.
Faisal mengingatkan korupsi dapat ditoleransi untuk mengerek investasi negara dan mempercepat pembangunan infrastruktur merupakan anggapan yang salah.
"Salah mengatakan korupsi itu harus ditoleransi karena seperti pelumas dan memperlancar pembangunan, memperlancar para setan, perampok," terangnya.
Diketahui, dalam periode kedua pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk mengubah nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Jokowi menugaskan Luhut untuk melakukan terobosan dalam rangka poros maritim dunia dan juga menangani hambatan investasi.
"Saya kira terobosan-terobosan dalam rangka Indonesia poros maritim dunia, menangani hambatan investasi dan merealisasikan komitmen-komitmen investasi besar berada di tangan beliau [Luhut]," kata Jokowi saat memperkenalkan calon menteri Kabinet Indonesia Baru di Istana Negara, Rabu (23/10) lalu. [cnn]
