DEMOKRASI.CO.ID - Partai Gerindra masih menunggu keputusan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait masuk atau tidaknya ke koalisi. Menanggapi itu, PKS berharap kubu oposisi tetap kuat untuk menjadi penyeimbang.
PKS sebagai partai yang 'mesra' dengan Gerindra di Pilpres 2019, menghormati keputusan partai yang diketuai Prabowo Subianto itu. PKS berharap kekuatan oposisi tetap kuat.
"Gerindra partai besar pasti punya strategi dan pertimbangan tertentu. Kalau mau gabung ke Pak Jokowi itu hak Gerindra, PKS menghormati dan tetap bersahabat," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, di Komplek DPR, Jakarta, Rabu (16/10/2019).
"Walaupun tetap secara etika dan logika harapan kami oposisi yang sehat bukan oposisi yang kecil, tapi oposisi yang kuat," sambungnya.
Mardani menilai tetap akan ada oposisi usai Jokowi mengumumkan kabinet. Dia memprediksi akan ada partai yang kurang puas dengan porsi di kabinet yang diterimanya.
"Tetap kita pun kalau pada ujungnya, walaupun saya nggak yakin ya pada pengumuman 20 atau 21 Oktober nanti boleh jadi ada banyak yang jadi oposisi juga. Ya ketika pengumuman kabinet tidak sesuai dengan harapan, harapan 3-4 menteri ternyata cuma 1 kan atau nggak ada, kan itu semua hak prerogatif presiden," ujarnya.
Sementara itu, PKS akan bertemu dengan Jokowi seusai penetapan kabinet. Dia menyebut pertemuan itu hanya untuk silaturahmi saja.
"Saya sudah ketemu Pak Sohibul Iman, kami akan ketemu Pak Jokowi, tapi sesudah penetapan kabinet dalam rangka membangun silaturahim," ujar Mardani.
Hal itu seperti yang dilakukan PKS pada 2015, PKS menemui Jokowi menegaskan untuk menjadi oposisi. PKS akan mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.
"PKS tidak dalam posisi ke Istana untuk cawe-cawe. Kalau sudah penetapan, jadi Presiden wajar setiap partai berkomunikasi, tapi tetap pada posisi di luar pemerintahan atau oposisi," ujarnya.
Sebelumnya, Ketum Gerindra Prabowo Subianto telah menyampaikan sikap politiknya di hadapan para kader dan pengurus Gerindra. Kini Prabowo menunggu keputusan Presiden Jokowi terkait masuk atau tidaknya Gerindra ke koalisi.
Juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, tak secara gamblang mengatakan Gerindra bersedia masuk ke pemerintahan. Dia hanya mengungkapkan, Prabowo siap jika negara memanggil.
"Kalau bahasa Pak Prabowo itu adalah, bila negara memanggil, tidak ada alasan. Karena Pak Prabowo tadi ya patriotisme itu penting jadi untuk kepentingan bangsa dan negara pilihan-pilihan politik yang tadi dalam rangka merukunkan dalam rangka kemajuan bangsa dan negara," ungkapnya saat ditanya apakah pernyataan Prabowo menyiratkan ketersediaan Gerindra masuk ke koalisi. [dtk]
