DEMOKRASI.CO.ID - Pengangkatan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertananan ditentang oleh sejumlah kalangan. Menko Polhukam Mahfud Md yang merupakan koordinator Prabowo di kabinet menyatakan penolakan itu hal biasa untuk pejabat publik.
"Manusia punya kelebihan masing-masing, punya sisi positif-negatifnya. Saya tidak terlalu mengagendakan orang yang menolak seseorang. Silakan saja itu bangun opini, lalu yang lainnya juga membangun opini," kata Mahfud di kompleks Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2019).
Mahfud menuturkan Prabowo bukan satu-satunya menteri yang mendapat penolakan. Dia menyebut dirinya sendiri, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, Menteri BUMN Erick Thohir juga menuai pro-kontra.
"Semua menteri pasti ada yang mendukung, ada yang menolak. Saya juga jadi Menko Polhukam 'kok jadi Menko Polhukamnya?', menteri lain juga sama. Menteri Agama, Menteri BUMN, ada yang mendukung, ada yang menolak," ujar Mahfud.
Meski ada yang menolak, Mahfud mengatakan ada juga yang mendukung. Mahfud berujar para menteri yang mendapat penolakan agar tidak berkecil hati, karena sikap tersebut dinilai tak efektif.
"Kalau pemerintah seperti saya, silakan saja mau menolak, mau mendukung, Presiden sudah mengangkat. Dan bukan hanya Prabowo ada yang menolak, Menag rame juga, Erick Thohir dianggap terlalu muda, Nadiem Makarim dianggap nggak punya track record, tapi sebagian besar masyarakat itu kan memberikan dukungan. Tidak usah berpikir kalo ada yang menolak, lalu harus mundur, tidak efektif itu tidak boleh," ungkap dia.
Disinggung terkait sikap Mahfud ke depan untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM Prabowo di masa lalu, Mahfud mengucapkan dirinya akan membahas.
"Pasti akan dibahas, upaya-upaya menuntaskan HAM masa lalu itu sudah dibahas. Dan saya kira dari waktu ke waktu sudah jadi pembahasan dan agenda, dan kita akan membahasnya sudah pasti. Cuman kalau mau menuntaskan itu, jangan diartikan harus sesuai dengan kehendak sekelompok orang, harus untuk kepentingan bangsa dan negara," tutur dia.
"Nanti kalo diselesaikan ada yang tidak setuju lalu dianggap tidak selesai, itu bukan hidup bernegara, cara preman namanya kalo gitu," tambah dia. [dtk]
