DEMOKRASI.CO.ID - Partai Amanat Nasional atau PAN menegaskan akan berada di luar pemerintahan atau jadi oposisi Presiden Jokowi.
"PAN sudah mengambil sikap yang jelas, yaitu berada di luar kabinet. Demokrasi membutuhkan checks and balances," ujar Anggota Dewan Kehormatan PAN, Drajad Wibowo saat dihubungi Tempo pada Ahad, 13 Oktober 2019.
Drajad mengatakan, PAN memilih mengambil peran tersebut agar demokrasi negeri ini sehat dan dewasa. Selain itu, ujar dia, sikap tersebut diambil sebagai wujud ikatan moral dan apresiasi terhadap para pemilih PAN yang sudah bahu-membahu berjuang dalam Pilpres dan Pileg 2019.
Soal kemungkinan Gerindra dan Demokrat merapat ke pemerintahan, PAN yang mendukung Prabowo, juga tak mempersoalkan. "Itu hak partai masing-masing. Para pendukung Prabowo-Sandi juga mempunyai hak mengambil sikap, apakah sepakat dengan beliau berdua atau justru merasa kecewa," ujar Drajad.
Jokowi yang akan dilantik pada 20 Oktober 2019, dalam sepekan ini mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Namun tak ada pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Jika berada di luar pemerintahan, PAN akan menjadi oposisi bersama PKS.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR, Jazuli Juwaini, mengatakan partainya komitmen menjadi oposisi pemerintah periode 2009-2024. Menurut dia, posisi poltiik tersebut akan membuat partainya lebih terhormat pada saat memberikan masukan permasalahan kebangsaan kepada pemerintah.
"PKS akan lebih leluasa, terhormat, bermartabat, dan objektif dalam menawarkan solusi kebangsaan jika tetap berada di luar pemerintahan," ucapnya saat dihubungi hari ini, Ahad, 13 Oktober 2019. "Oleh karena itu, insya Allah PKS komitmen tetap berada di luar pemerintahan." [tem]
