DEMOKRASI.CO.ID - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, meminta agar penegak hukum mengusut tuntas kematian puluhan demonstran yang kini masih misteri. Ia menilai pemerintah tidak boleh menutup mata atas aksi radikalisme dan terorisme yang telah merenggut nyawa rakyat Indonesia.
“Apalagi RI masuk anggota HAM PBB. Harus diusut tuntas. Ayo perangi radikalisme secara benar, jangan karena kebencian atau menutupi masalah-masalah bangsa,” kata Mardani melalui laman resminya, Selasa (29/10).
Berdasarkan data Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sebanyak 44 orang meninggal dunia saat demonstrasi tanpa diketahui penyebabnya. Jumlah itu diambil dari Januari hingga 22 Oktober 2019.
Dari jumlah tersebut, 33 di antaranya meninggal dunia di Papua dalam aksi antirasisme Jayapura. 2 mahasiswa wafat di Kendari, Sulawesi Tenggara dalam aksi #ReformasiDikorupsi.
Kemudian 3 orang meninggal dunia di Jakarta dalam akasi #ReformasiDikorupsi. Tak hanya itu, terdapat 9 orang meninggal dunia dalam aksi 22-24 Mei di depan Kantor Bawaslu, Jakarta.
Secara keseluruhan, 51 korban meninggal dunia saat aksi. Namun, 6 di antaranya diketahui meninggal dunia akibat luka tembak, satu orang meninggal karena kehabjsa nafas akibat gas air mata.
Ketua YLBHI, Asfinawati, menilai nyawa di Indonesia begitu mudah melayang tanpa pertanggungjawaban. Padahal, di dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat telah dijamin oleh undang-undang.
“Berbulan-bulan tidak ada penjelasan, mereka meninggal karena apa, siapa pelakunya, dan apa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk pelaku ini?” ujar Asfi saat konferensi pers di kantor YLBHI.
YLBHI meminta Komnas HAM, Ombudsman, Kapolri dan DPR, khususnya Komisi III untuk mengusut tuntas jatuhnya para korban tersebut. Ia juga meminta Presiden Jokowi turun tangan dalam kasus ini.
“Kenapa insiden-insiden seperti ini terus berulang dan polanya sama? Berarti kan ada perintah,” ujar Asfinawati. (EP)
