DEMOKRASI.CO.ID - Kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 mendapat sorotan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Bahkan, partai besutan Grace Natalie itu mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memperingatkan Anies Baswedan soal transparansi anggatan.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPW PSI DKI, Rian Ernest kepada wartawa di Ruang Fraksi PSI DPRD DKI, dikutip PojokSatu.id dari Antara, Senin (28/10/2019).
“Kami belum melihat data rinci atau data komponen dari Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) pada APBD 2020,” katanya.
Ernest menyebut, PSI pernah bersurat secara formal kepada Pemprov DKI pada awal Agustus lalu untuk meminta rincian anggaran tersebut.
Akan tetapi, permintaan itu sama sekali tak mendapat respon dari Anies sampai saat ini.
Karena itu, pihaknya menyesalkan ketidaktransparanan Pemprov DKI Jakarta dalam membuka anggaran karena tenggat waktu pembahasan APBD 2020 hanya tinggal satu bulan lagi.
Padahal idealnya, pembahasan anggaran membutuhkan waktu tiga sampai empat bulan. Yang cukup aneh adalah, anggaran itu justru diketahui dari media massa.
“Ini semua menunjukkan bahwa sampai saat iniGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak bekerja secara transparan,” tegasnya.
Jurubicara PSI itu juga melihat keanehan anggaran DKI yang sedang dibahas saat ini.
Keanehan tersebut terlihat dari pernyataan Sekretaris Daerah DKI Saefullah yang menyatakan Anies tidak tahu secara detail dan memantau isi anggaran.
Selain itu, lanjutnya, dari laporan media massa adanya revisi di plafon anggaran yang akan dibahas bahwa ada nilai anggaran yang turun sebesar Rp7 triliun.
“Ditambah lagi ada hal yang menurut kami cukup mengagetkan di saat kita tahu ada anggaran Rp1 miliar untuk satu orang ‘influencer,’ untuk promosi program-program DKI Jakarta,” ujar dia. [psid]
