DEMOKRASI.CO.ID - Pengamat Politik Explosit Strategic, Arif Susanto, menilai tiga menteri koordinator (menko) di Kabinet Kerja secara umum mempunyai masalah, karena ketiganya tidak bisa bekerja secara optimal untuk mengoordinasikan kabinet sebagai sebuah orkestrasi pemerintahan yang baik. Ketiga menko yang dimaksud Arif yaitu Menko Maritim, Luhut Panjaitan; Menko Polhukam, Wiranto, dan; (mantan) Menko PMK, Puan Maharani.
Khusus untuk Luhut, dia menilai purnawirawan jenderal bintang empat itu memiliki masalah koordinasi terutama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. “Bahkan mereka (Luhut dan Susi) berpolemik secara terbuka di depan publik dan itu tidak baik untuk konsolidasi kekuasaan. Saya sulit menemukan yang positif dari Luhut karena dia ini kerap menjadi bumper,” ungkap Arif kepada Indonesiainside.id, pekan lalu.
Dia mencontohkan, ketika ada demonstrasi mahasiswa, atau; ada tekanan dari pihak oposisi, atau ada kritik media, yang paling depan menjadi bumper antara lain adalah Luhut. Sayangnya, kata Arif, itu tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang menko maritim.
Arif juga menuturkan, masalah besar datang ketika seorang menko berpolemik secara terbuka dengan satu di antara menteri yang notabene ada di bawah koordinasinya. Menurut dia, itu sekaligus menunjukkan ada yang tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah.
Jika pemerintah diibaratkan satu tubuh, organ-organnya justru mengambil kebijakan yang berlawanan. Mengenai siapa yang salah dalam kisruh yang pernah timbul antara Luhut dan Susi, Arif melihatnya dari dua sisi, yaitu sisi politis dan sisi teknis kelautan perikanan.
Arif melihat sisi politis masalah terletak pada Luhut, karena sebagai koordinator, dia semestinya bisa menyelesaikan problem-problem koordinasi secara internal. Kisruh antara Luhut dan Susi membuat publik tahu bahwa secara internal mereka punya masalah.
Menyangkut teknik perikanan, Arif enggan berkomentar karena mungkin orang-orang yang berkecimpung di bidang perikananlah yang lebih mengetahui persoalannya. Arif pun memberikan nilai 5,5 untuk kinerja Luhut sebagai menko maritim.
Dia mengatakan, lanjut atau tidaknya Luhut sebagai menko pada periode pemerintahan yang baru nanti, terletak pada hak prerogatif presiden yang tidak melulu hanya melihat kemampuan teknis calon menterinya. Namun, di sisi lain, harus diakui bahwa figur seperti Luhut mampu memberikan kenyamanan bagi Jokowi. Kenyamanan di sini maksudnya dalam konteks bagaimana ketika perwakilan penguasa berhadapan dengan suara-suara kritis yang terkadang lebih efektif dihadapi dengan tindakan politik.
“Katakanlah ada dua model politik di mana membuat kekuasaan itu menjadi stabil. Kemungkinan pertama adalah akomodasi, ini dilakukan oleh Jokowi dengan mitra-mitra koalisinya. Apalagi sekarang Jokowi makin gemuk koalisinya, ini menunjukkan bahwa Jokowi itu akomodasionistik. Jumlah kementerian bertambah itu juga bentuk akomodasionistik, keinginan-keinginan DPR diikuti itu juga akomodasionistik,” tuturnya.
Arif mengingatkan, mengakomodasi lawan pada akhirnya hanya akan membuat penguasa terlihat lemah. Maka dari itu, dibutuhkan tindakan represif, yang menurut Arif adalah model politik kedua.
“Kalau represif, itu pekerjaan kotor. Jokowi sangat terlihat menjauh dari pekerjaan-pekerjaan kotor. Tetapi ia meminjam tangan-tangan lain untuk melakukan itu,” kata Arif.
“Luhut ini punya peran penting atas bertahannya kekuasaan Jokowi. Tetapi tidak dengan kontribusi terhadap kinerja pemerintahan untuk men-deliver janji kampanye. Itu dua hal yang berbeda. Jika ditanya seberapa besar peluang, saya kira peluangnya besar untuk dipertahankan Jokowi karena Luhut menjadi salah satu menteri kepercayaan Jokowi yang memberikan rasa nyaman untuk stabilitas kekuasaannya,” ucap Arif.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda menilai, Luhut sebagai menko maritim memang belum berkinerja baik. Alasannya, Program Tol Laut yang semestinya bisa jadi primadona Jokowi, ternyata tidak berjalan dengan semestinya.
Selain itu, Luhut juga terlalu fokus dengan hal-hal yang bukan menjadi tugas pokok dan fungsinya, seperti urusan investasi di bidang ekonomi digital. “Menko maritim nilainya 4,5,” ujarnya.
Peneliti Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra, juga memberikan penilaian serupa dengan yang disampaikan Huda. Program Tol Laut yang seharusnya jadi andalan pemerintah untuk menekan disparitas harga barang antardaerah belum berjalan optimal. Karena itu, Luhut pun hanya diberi nilai 4 oleh Gede.
Dari pemaparan tiga pengamat di atas, maka nilai rata-rata untuk rapor kinerja Menko Luhut adalah 4,7. [iis]
