DEMOKRASI.CO.ID - Realita politik di periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo akan lebih rumit dibanding periode pertama. Sehingga, Jokowi diharapkan bisa benar-benar menggunakan hak prerogatifnya dalam memilih menteri kabinetnya, tanpa tekanan pimpinan partai politik.
Analis Politik dari Universitas Islam Indonesia, Geradi Yudhistira mengatakan, realita politik di Indonesia saat ini dinilai sulit untuk memberikan keleluasaan kepada Presiden dalam menentukan menteri kabinetnya.
Hal itu bisa terlihat pada periode pertama kepemimpinan Jokowi. Awalnya Jokowi berjanji memilih menterinya dari kalangan profesional. Namun malah dilakukan reshuffle.
Nah menurut saya, ini akibat dari realita politik yang berbicara di sini, bahwa waktu kampanye dulu juga dia kan tidak bisa berjalan sendiri, ya bersama barisannya. Dia berada bersama orang-orang yang memiliki pengaruh, baik itu pengaruh politik dan pengaruh finansial. Dan itu yang menyebabkan akhirnya Jokowi terperangkap dengan hal tersebut," ucap Geradi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (11/10).
Sehingga, kata Geradi, walaupun peluangnya sangat kecil diharapkan Presiden Jokowi bisa lebih berani dalam menentukan Menteri kabinetnya. Tanpa memikirkan tekanan-tekanan dari partai-partai politik pendukungnya.
"Dan saya harap meskipun peluangnya kecil, Jokowi akan bisa mengatasi realita politik yang ada. Bukan hanya saya yang ingin, semua masyarakat Indonesia," pungkasnya. [rm]
