DEMOKRASI.CO.ID - Ketua Umun Partai NasDem Surya Paloh tidak mempermasalahkan jika Partai Gerindra bergabung dalam koalisi pemerintahan. Paloh menyerahkan keputusan itu kepada Jokowi.
"Itu hak prerogatif Presiden. Presiden (kalau) anggap itu perlu dalam kepemimpinannya, silakan. Kan Presiden yang menentukan. Beliau memiliki hak prerogatif dalam menyusun kabinetnya. NasDem harus konsisten," ujar Paloh di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10/2019).
Namun Paloh menyinggung Gerindra yang mengajukan syarat sebelum bergabung dalam koalisi pemerintah. Menurut Paloh, hal itu tidak konsisten.
"Katanya mau dukung tanpa syarat, belum berapa lama sudah berubah pakai syarat," ujarnya.
Paloh mengaku tidak khawatir kursi menteri untuk koalisi berkurang jika Gerindra bergabung. NasDem, katanya, tetap mendukung pemerintah meski tidak mendapat kursi dalam kabinet.
"Nggak masalah bagi NasDem. Ada di kabinet boleh, nggak ada di kabinet juga nggak apa apa. Tapi dukungan pada Jokowi jalan," tuturnya.
Paloh tak menjelaskan detail syarat dari Gerindra yang disinggungnya. Namun Gerindra memang mengajukan konsep ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan keamanan kepada Jokowi.
Nah, jika konsep-konsep Gerindra diterima Jokowi, barulah ada pembicaraan soal kemungkinan kader partai yang dipimpin Prabowo itu akan menempati pos-pos terkait.
"Ya, kalau kita bicara konsep ketahanan pangan, misalnya kan itu mencakup kementerian (pertanian) dan bidang, kita coba lihat apakah konsepnya diterima semua atau cuma sebagian sehingga kita bisa timbang, apakah konsep itu bisa jalan atau nggak. Karena kalau memberikan konsep, lalu kemudian cuma pelaksanaannya tidak terealisasi dengan baik, ya tentunya apa yang kami jabarkan di konsep atau kami janjikan pada waktu kampanye kepada masyarakat tentunya tidak terealisasi sehingga kalau sudah dibilang kita bicara orang itu nggak betul sama sekali," tutur Waketum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10). [dtk]
