logo
×

Senin, 18 November 2019

Dokumen Tunjukkan Tindakan Keras China ke Muslim Uighur

Dokumen Tunjukkan Tindakan Keras China ke Muslim Uighur

DEMOKRASI.CO.ID - Beberapa dokumen Pemerintah China yang bocor mengungkap detail tindakan keras pemerintahan Xii Jinping terhadap Muslim Uighur di Xinjiang. Dokumen tersebut diperoleh New York Times.

Menurut New York Times, dokumen-dokumen tersebut dibocorkan seorang anggota partai politik China. Dokumen setebal 403 halaman itu merangkum  pidato Xi Jinping kepada para pejabat negara setelah melakukan kunjungan ke Xinjiang pada 2014.

Dokumen menyebut Xi Jinping menyerukan perjuangan habis-habisan melawan terorisme, infiltrasi, dan separatisme menggunakan organ kediktatoran. Xi mengisyaratkan tak boleh ada ampun terhadap mereka.

Dokumen-dokumen juga menunjukkan bagaimana para pejabat diberi poin pembicaraan untuk menjelaskan kepada mahasiswa yang kembali bahwa angggota keluarga mereka telah dibawa ke kamp-kamp pelatihan. Kamp tersebut tumbuh subur setelah Chen Quangguo diangkat sebagai pemimpin partai di sana pada Agustus 2016

Dokumen itu pun menunjukkan adanya kekhawatiran dan ketakutan para pemimpin China atas meningkatnya serangan teroris di berbagai negara. Beijing juga mencemaskan penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan.

Namun tak diterangkan secara detail tentang korelasi terkait hal itu. Belum ada pernyataan dari Kementerian Luar Negeri China perihal bocornya laporan tersebut.

Pemerintah China telah menghadapi tekanan internasional karena dituding menahan lebih dari 1 juta Muslim Uighur di kamp-kamp konsentrasi di Xinjiang. Tak hanya menahan, Beijing disebut melakukan indoktrinasi terhadap mereka agar mengultuskan Presiden China Xi Jinping dan Partai Komunis China.

Pemerintah China telah membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, apa yang dibangun di Xinjiang adalah pusat reedukasi dan pelatihan vokasi. China mengklaim kehadiran pusat tersebut penting untuk menghapus kemiskinan di Xinjiang. Beijing pun mengklaim bahwa para peserta telah menandatangani perjanjian untuk menerima pelatihan vokasi tersebut, dikutip dari Reuters, Ahad (17/11). [rol]
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: