DEMOKRASI.CO.ID - Komunikasi yang harmonis antara pemerintah dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dapat mensinergikan dan mendukung program pembangunan.
Begitu pesan Presiden Joko Widodo dalam acara Rakornas Pemerintah Pusat dengan Forkopimda di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).
Menurutnya, komunikasi gubernur dengan kapolda, pangdam, kajati, dan kepala Pengadilan Tinggi penting untuk dibangun agar masalah di daerah bisa terselesaikan dengan baik.
“Kalau ada masalah dan ada yang tidak rukun, satu saja, akan menjadi masalah besar dalam menangani problem (masalah) di daerah. Bupati/walikota juga harus menjalin hubungan yang baik dengan Forkopimda,” kata Jokowi.
Perubahan teknologi komunikasi dan informasi yang menyebabkan tatanan sosial berubah, harus serta diantisipasi melalui tindakan preventif. Oleh karenanya, Presiden meminta jajarannya untuk berhati-hati dalam menangani persoalan yang terjadi.
“Saya pesan, hati-hati dalam menangani setiap peristiwa sekecil apapun, jangan menganggap sepele,” ujarnya.
Tidak hanya itu, dia juga menekankan penanganan preventif dalam persoalan hukum yang berpotensi memunculkan konflik dan menghambat pembangunan.
Oleh karena itu, menurut presiden, dibutuhkan sinergi dan kerjasama dalam memajukan Indonesia dan mengimplementasikan Program Prioritas Pembangunan Nasional untuk persatuan dan kesatuan bangsa.
“Tidak ada lagi yang namanya saling menyalahkan, sekarang kita blak-blakan, tidak ada lagi yang saling menjegal, sekarang kita saling bekerja sama, mumpung suasana politik kita saat ini sedang bagus,” pungkasnya. [rm]
