DEMOKRASI.CO.ID - Kabinet Indonesia Maju yang dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) hampir satu bulan ini ternyata hanya untuk meredakan konflik di kalangan elite.
Hal ini diungkapkan pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun. Menurut Ube, kabinet Jokowi terkesan seperti pembagian kue.
"Kabinet Jokowi sangat akomodatif, terkesan bagi-bagi kekuasaan untuk redakan konflik elit," tutur Ube kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/11). Ube menambahkan, kabinet tersebut sedang menghadapi tantangan yang berat.
"Tantangan ekonomi yang melambat. Tantangan beratnya bagaimana menaikan angka pertumbuhan ekonomi dari 5 persen menjadi 7 persen?" imbuhnya.
Lebih lanjut Ube mengingatkan bahwa untuk menaikan angka pertumbuhan ekonomi, pemerintah jangan sampai mengabaikan pembangunan demokrasi, kebebasan sipil dan perlindungan HAM.
"Sebab pembangunan ekonomi bisa runtuh gara-gara pemerintah abai pada soal demokrasi dan HAM," tuturnya
Tak hanya ekonomi, Ube juga menyoroti tentang isu korupsi. Pasalnya, di periode pertama kepemimpinan Jokowi, masih banyak praktik korupsi yang terjadi. "Rezim Jokowi ini selama 5 tahun periode lalu masih diwarnai praktik korupsi yang sistemik," pungkasnya. [mc]
