DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo memulai pemerintahan dengan langkah yang tepat. Dinamika politik yang tadinya bergejolak berangsur-angsur disulap menjadi sejuk terkendali. Tapi kini, situasi berbalik.
"Situasi kondusif kembali gaduh tatkala muncul ide memasukkan Ahok sebagai petinggi BUMN. Resistensi terhadap Ahok masih sangat besar. Situasi yang sudah kondusif kembali gaduh hanya gara-gara Ahok," ujar Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA), Sya'roni, melalui pesan elektronik kepada KATTA sesaat lalu, Senin (18/11/2019).
Situasi politik di awal pemerintahan cukup kondusif seiring langkah Jokowi mengajak Partai Gerindra masuk pemerintahan. Seketika keterbelahan antara kampret-cebong lenyap. Selain itu Jokowi mampu meredam ketidakpuasan Partai Nasdem.
Sayangnya, belakangan ini, ruang publik kembali diisi kegaduhan dipicu rencana penujukkan Ahok sebagai pejabat di salah satu BUMN. Terkait rencana ini, Ahok telah dipanggil Menteri BUMN Erick Thohir dan nama Ahok direkomendasikan oleh Jokowi.
Sya'roni berharap Jokowi menghentikan kegaduhan. Tidak perlu memaksakan Ahok masuk BUMN.
Energi bangsa, katanya, lebih baik digunakan untuk memikirkan kondisi kenegaraan yang kian mengkhawatirkan terutama sektor ekonomi. Laporan ekonomi teraktual, antara lain menyebutkan defisit APBN membengkak menjadi Rp 289,1 triliun atau 1,8 % dari PDB. Penerimaan tidak mencukupi untuk menutup pengeluaran negara.
Sejumlah lembaga keuangan juga dilaporkan sedang berdarah-darah. Selain BPJS Kesehatan, Bumiputera, Jiwasraya dan Bank Muamalat mengalami situasi yang sama.
"Kasus ini jika tidak tertangani secara baik bisa menimbulkan goncangan ekonomi sebagaimana skandal bail-out Bank Century. Jadi lebih baik Presiden fokus pada perbaikan ekonomi. Rasanya tidak pantas ekonomi goncang hanya gara-gara memikirkan Ahok," demikian kata Sya'roni. [ktt]
