DEMOKRASI.CO.ID - Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) mempertanyakan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berencana merekrut mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menempati jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif menyayangkan kebijakan itu. Dia langsung menyinggung rekam jejak Ahok yang pernah dipenjara karena kasus penodaan agama pada tahun 2017 silam.
"Apa di Indonesia enggak ada lagi orang yang track record-nya baik, sopan, tidak kasar, tidak terindikasi korupsi?" kata Slamet lewat pesan singkat, Kamis (14/11).
Slamet mengaku pihaknya tidak berencana menolak melalui aksi unjuk rasa. Dia justru mempersilakan karyawan BUMN yang menolak jika memang tak sepakat dengan rencana pemerintah menempatkan Ahok di BUMN.
"Kan kita bukan karyawan BUMN, biarkan saja nanti karyawannya yang menolak," ujar pria yang juga menjabat Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) tersebut. [cn]
