DEMOKRASI.CO.ID - PAN menyebut rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah enam wakil menteri (wamen) berpotensi memboroskan anggaran. PAN menyinggung soal fasilitas wamen yang akan diberikan jika ada penambahan jumlah anggota Kabinet Indonesia Maju.
"Dengan 12 wamen saja sudah gemuk dan boros. Apalagi hendak ditambah lagi enam wamen. Dari sisi belanja APBN, pertama, para wamen itu harus disiapkan kantor. Ukuran dan kemewahannya tentu harus di atas kantor dirjen dan di bawah menteri. Kalau saja kemewahan kantor menteri dan dirjen tertentu dibuka ke masyarakat, saya yakin banyak yang tercengang, dan bisa marah," kata anggota Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo kepada wartawan, Sabtu (9/11/2019).
"Setelah itu harus ada mobil dinas, mungkin rumah dinas, belasan atau mungkin di atas 20 staf, dan sebagainya. Jangan lupa masih ada dana taktis dan operasional, yang untuk menteri nilainya miliaran rupiah setahun," imbuhnya.
Kabinet gemuk, lanjut Dradjad, akan berdampak pada proses birokrasi yang lebih panjang dan lama. Dia juga mengatakan efek negatif ekonominya bisa lebih signifikan dari belanja APBN untuk para wamen.
"Wamen juga perlu diberi portofolio, yang dalam kasus tertentu sama artinya dengan 'bagi-bagi proyek'. Belum lagi risiko intervensi parpol jika wamen berasal dari parpol, meski tidak selalu demikian," ujarnya.
Dradjad juga menyoroti rencana penggemukan wamen disebutnya terjadi saat pertumbuhan ekonomi sedang stagnan. PAN menilai Jokowi harus mengurungkan rencananya menambah wakil menteri, bahkan kalau bisa menguranginya.
"Tambah lagi, penerimaan pajak sedang sangat seret. Dari target APBN 2019 sebesar Rp 1.578 triliun, penerimaan pajak hingga Oktober 2019 baru sekitar Rp 1.000 triliun. Masih kurang Rp 500 triliun lebih, sementara sisa waktu hanya 2 bulan lagi," jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berbicara kemungkinan Jokowi menambah enam wakil menteri lagi di Kabinet Indonesia Maju. Namun Moeldoko belum menyebut menteri apa saja yang bakal punya wakil.
Dia mengatakan kemungkinan penambahan enam wakil menteri itu merupakan pengembangan. Saat ini sosok wamennya sedang dicari.
"Ada enam lagi rencana sih. Rencana. Tapi saya belum saya pastikan," kata Moeldoko di Rapimnas HKTI di Discovery Ancol Hotel, Jalan Lodan Timur, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (9/11/2019).
Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman belum mengetahui jumlah wakil menteri yang akan ditambah Presiden Jokowi. Namun, dia mengatakan, seandainya ada penambahan wamen, itu untuk penajaman prioritas.
"Wakil menteri itu untuk tugas khusus, seperti Pak Surya Tjandra Wamen Agraria, yang khusus menangani konflik agraria. Kemudian Wamen BUMN menangani pembiayaan, Wamen Pertahanan untuk industrialisasi pertahanan. Jadi ada kekhususan dan prioritas tugas," papar Fadjroel saat dihubungi, Sabtu (9/11/2019). [dtk]
