DEMOKRASI.CO.ID - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok harus melepas atribut partai jika memang benar-benar menduduki kursi jabatan di BUMN.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, Eriko Sotarduga merespons kadernya diajak Menteri BUMN, Erick Thohir untuk bergabung.
“Tentu partai harus melepaskan ya, kalau dalam bahasa lain kita harus memberikan yang tebaik kepada negara,” ujar Eriko di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11).
Ia enggan berkomentar lebih jauh soal polemik kasus hukum yang pernah menjerat Ahok. Saat itu, Ahok pernah tersandung kasus penistaan agama dan kerap dikait-kaitkan dengan kasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk dibangun Rumah Sakit Sumber Waras.
dari beberapa pihak banyak yang mengapresiasi langkah pemerintah baik itu dari pihak presiden jokowi menarik BTP atau yg biasa dikenal oleh Ahok untuk masuk menjadi bagian dari BUMN. Karena Ahok dinilai sosok yang tegas, meski pernah tersandung kasus hukum penistaan agama.
"Saya tidak mau terlalu jauh soal hukum. Nantinya tunggu sesuai aturan, kami ikuti aturan yang berlaku," tandasnya.(rmol)
