DEMOKRASI.CO.ID - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan kritik tajam demokrasi di Indonesia. Surya menilai demokrasi Indonesia mirip model free fight, cenderung mengedepankan politik praktis dan pragmatisme. Bahkan ada semacam paradoks dalam antara rujukan dengan realita.
Kondisi ini memunculkan lahirnya pertanyaan yang relevan untuk diajukan menyikapi kondisi demokrasi saat ini. "Masih adakah Pancasila?" tutur Surya Paloh, Rabu (13/11/2019).
Ungkapan Surya Paloh itu disampaikan saat menerima delegasi MPR dipimpin oleh Ketua MPR, Bambang Soesatyo dalam rangka silaturahim kebangsaan. Hadir pula para Wakil Ketua MPR, Hidayat Nurwahid, Arsul Sani, dan Lestari Moerdijat yang juga kader Partai Nasdem. Kehadiran Delegasi MPR disambut hangat oleh Surya Paloh di Ruang Kerja Lantai 5 Kantor DPP Partai Nasdem di Gondangdia, Jakarta Pusat.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan beberapa pemikiran Surya Paloh yang "menggelitik" untuk dikaji lebih dalam. Misalnya terkait kewenangan tafsir MK terhadap konstitusi, termasuk di dalamnya, misalnya tentang putusan pelaksanaan pemilu serentak.
Bamsoet mengatakan dalam kerangka pemikiran tersebut, Surya Paloh menyampaikan pandangan Partai Nasdem terhadap wacana amandemen konstitusi. Menurutnya, perlu menjadi perhatian bersama, bahwa amandemen konstitusi semestinya dilakukan secara hati-hati, komprehensif, dan sesuai dengan kebutuhan kekinian.
"Termasuk misalnya, di dalamnya komitmen untuk memperkuat sistem presidensial. Implementasi hak-hak prerogatif Presiden semstinya dilakukan dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah," ujar Bamsoet.
Menanggapi hal tersebut, Hidayat Nur Wahid menambahkan semangat musyawarah mufakat yang tidak tercermin dalam amanah Pasal 2 ayat 3. Demikian pula terkait putusan MK yang bersifat final dan mengikat yang tidak bisa dikoreksi.
"Lalu bagaimana bila di kemudian hari ditemukan novum yang membuktikan putusan MK tidak tepat?," papar Hidayat Nur Wahid.
Untuk itulah, dalam kerangkan pemikiran tersebut, menurut Bamsoet, wacana untuk melakukan amandemen secara komprehensif dianggap sebagai pandangan yang cukup rasional.
Sedang Arsul Sani turut manambahkan, adanya pemikiran bahwa akan sulit membangun komitmen ketika diskursus tentang amandemen justru dibatasi. Menurut Arsul, ada baiknya membuka ruang pemikiran seluas-luasnya untuk menjaring aspirasi terkait amandemen konstitusi.
Pentingnya membuka ruang bagi diskursus publik tentang amandemen konstitusi ini senada dengan pemikiran Bambang Soesatyo yang menugaskan Sesjen MPR agar program Sosialiasi 4 Pilar MPR RI yang sedang digelorakan oleh MPR dapat diperkaya dengan materi dan diskursus tentang amandemen konstitusi.
Dalam kesempatan tersebut, Surya Paloh menaruh harapan sekaligus keyakinan, di bawah kepemimpinan Bambang Soesatyo, MPR dapat melahirkan negarawan-negarawan baru. MPR diharapkan dapat menjaga marwah sebagai lembaga perekat bangsa, dengan mengoptimalkan peran di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.[tsc]
