DEMOKRASI.CO.ID - Pemerintah Iran dikabarkan membatasi akses internet seluler di beberapa provinsi di negara tersebut pekan ini. Langkah ini diambil pasca munculnya seruan untuk aksi unjuk rasa di media sosial.
Diketahui bahwa gelombang unjuk rasa terjadi di Iran terjadi sejak bulan November lalu, bermula dari protes atas kenaikan harga bensin. Namun para pengunjuk rasa memperluas tuntutan mereka untuk mencakup seruan atas kebebasan politik dan masalah lainnya di negara tersebut.
Otoritas Iran menilai bahwa gelombang unjuk rasa itu disusupi kepentingan asing sehingga memberlakukan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa.
Media pemerintah Iran mengklaim bahwa agen-agen kementerian intelijen telah menyita sekitar 126 senjata buatan Amerika Serikat yang diselundupkan ke kota Isfahan dari luar negeri.
Namun pejabat pemerintah Iran membantah telah memblokir internet. Jurubicara Kementerian Komunikasi Iran Jamal Hadian membantah soal adanya perintah untuk mematikan internet.
"Belum ada perintah seperti itu yang dikeluarkan oleh pengadilan atau otoritas terkait lainnya. Berita Palsu sedang bekerja," kata Hadian melalui Twitter.
Tiga operator seluler Iran juga membantah mengalami gangguan internet.
Sementara itu, kantor berita semi-resmi ILNA mengutip sebuah sumber informasi di Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi, mengabarkan bahwa akses internet seluler ke situs-situs di luar negeri diblokir oleh otoritas keamanan di provinsi Alborz, Kurdestan dan Zanjan di Iran tengah dan barat serta Fars di selatan.
"Menurut sumber ini, ada kemungkinan bahwa lebih banyak provinsi akan terpengaruh oleh penghentian konektivitas seluler internasional," begitu seperti dikabarkan ulang Reuters.
Observatorium pemblokiran penyumbatan internet NetBlocks melalui akun Twitternya juga menyebut bahwa pemblokiran internet terjadi di Iran.
"Dikonfirmasi, bukti gangguan internet seluler di beberapa bagian Iran, data jaringan waktu-nyata menunjukkan dua tetes berbeda dalam konektivitas pagi ini di tengah laporan pemadaman regional, insiden sedang berlangsung," begitu bunyi keterangan tersebut.[rmol]