DEMOKRASI.CO.ID - Beragam kegiatan kenegaraan kerap kali dibagikan Presiden Joko Widodo melalui akun media sosialnya.
Dilihat dari akun twitternya, orang nomor satu di Indonesia belakangan lebih sering mengunggah potret kegiatannya dalam hal infrastruktur, mulai dari peresmian Bandara Internasional Syamsudin Noor di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pembangunan Ibukota baru di Kalimantan Timur, hingga yang terbaru dan mendapat sorotan publik adalah kunjungannya di Jalan Trans-Kalimantan.
Dalam kunjungan presiden ke jalan perbatasan Indonesia-Malaysia itu, Presiden Jokowi tampak nyentrik dengan menunggangi sepeda motor custom miliknya. Mengenakan jaket merah, Jokowi konvoi bersama sejumlah menteri, di antaranya Menteri BUMN, Erick Thohir; Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono; dan beberapa pejabat lain.
Tak bisa dielakkan, potret RI satu yang beredar luas di dunia maya ini dibanjiri beragam tanggapan publik.
Salah satu tokoh yang turut mengomentari kebgiatan Presiden Jokowi adalah Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya.
Melalui akun twitternya, Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini meminta kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu turut concern terhadap persoalan bangsa yang tak kalah penting dari infrastruktur.
"Berharap akun @jokowi mulai sering ngetwit juga tentang sikap pemerintah dalam hal toleransi beragama, penegakan hukum, sikap Indonesia terhadap isu hubungan internasional, budaya," kata Yunarto di akun twitternya, Senin (23/12).
Di akhir tulisannya, Yunarto bahkan menuliskan kalimat bernada sindiran terhadap kegiatan yang belakangan sering dibagikan Presiden Jokowi.
"Bapak khan bukan dipilih jadi Menteri PUPR," cuit Yunarto.
Tak pelak, unggahan ini menuai ratusan tanggapan dari pengguna twitter. Terhitung Selasa (24/12) pukul 05.37 WIB, unggahan tersebut disukai sekitar 2,1 ribu pengguna, 151 komentar, dan 975 retweet.
Tak hanya masyarakat biasa, tulisan tersebut juga direspons oleh Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon yang terkenal vokal terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di bawah kepemimpinan Joko Widodo.
"Saran yang bagus nih," balas Fadli Zon.[rmol]