DEMOKRASI.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menemui Menteri Koordinator Politik Hukum dan dan Keamanan, Mahfud MD, Senin 6 Januari 2020. Luhut mengaku tak ada kompromi terkait batas laut Natuna.
"Saya mau garis bawahi supaya clear, kalau menyangkut kedaulatan, kita enggak ada kompromi. Kalau ada masalah di sana, sini kita selesaikan," kata Luhut di kantor Menkopolhikam, Jakarta, Senin 6 Januari 2020.
Luhut menyebut, Pemerintah RI siap tegas terhadap kapal-kapal China yang masuk perairan Natuna. Salah satunya, dengan menggelar operasi keamanan yang dilakukan oleh TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).
"Sudah kita minta pergi (kapal China), yang penting, tidak ada pemerintah itu mau negosiasi soal batas wilayah," ujarnya.
Selain itu, Luhut mengakui, pentingnya Omnibus law dalam penguatan perbatasan laut Indonesia, agar tak diserobot nelayan China. Omnibus Law ini juga akan memperkuat Bakamla sebagai penjaga terdepan
"Saya bicara dengan pak Mahfud, supaya Omnibus Law segera selesai. Supaya Bakamla benar-benar menjadi coast guard. Supaya perannya jelas, sebab kita juga taruh kapal perang ke ZEE, aneh juga itu," tuturnya.
Terkait penguatan perbatasan, juga akan segera dilakukan pembahasan dengan melibatkan lintas kementerian dan lembaga. "Khusus mengenai itu. besok mulai dirapatkan oleh Pak Mahfud," katanya.
Sebelumnya, pemerintah dikritik karena tak satu suara soal China yang menerobos perairan Natuna. Hanya Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi yang bicara tegas dengan protes tertulis ke Pemerintah China. Setelah itu, satu persatu pejabat menteri juga bicara kritis.
Cara China menuai protest, karena selain membiarkan kapal nelayan menangkapi ikan di Natuna, pemerintan negara Tirai Bambu itu juga menyertakan kapal perang untuk mengawal kapal nelayan yang menangkap ikan. [vn]
