DEMOKRASI.CO.ID - BPK sedang melakukan audit atas Yayasan Asuransi ABRI (Asabri). Menko Polhukam Mahfud Md mengaku sudah mendengar hal itu. Bahkan ia menduga ada korupsi di atas Rp 10 triliun dari uang yayasan yang dikumpulkan dari para prajurit TNI.
"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya. Di atas Rp 10 triliun itu," kata Mahfud Md di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).
"Asabri itu punyanya orang kecil. Itu punyanya prajurit. Polisi, tentara yang pensiun-pensiun yang pangkatnya kecil. Itu kan banyak yang nggak punya rumah, nggak bisa keluar," sambung Mahfud Md.
Karena menyangkut hajat hidup orang banyak,maka Mahfud akan melakukan serangkaian langkah strategis. Salah satunya memanggil menteri terkait.
"Karena itu milik negara, Asabri itu yayasan milik negara dan jumlahnya besar, maka dalam waktu tidak lama, saya akan mengundang Bu Sri Mulyani sebagai penyedia dana dari negara dan Pak Erick Tohir sebagai Menteri BUMN karena itu masuk BUMN Asabri itu," ujar Mahfud.
Mahfud menegaskan tidak boleh toleran terhadap korupsi.
"Kita akan segera panggil Bu Sri Mulyani dan Pak Erick Tohir untuk menanyakan duduk masalahnya. Kalau memang ada masalah hukum ya kita giring ke pengadilan. Tidak boleh korupsi untuk orang-orang prajurit untuk tentara yang bekerja mati-matian meninggalkan tempat sesudah masa pensiunnya disengaarakan. Gitu ya. Dan itu kan haknya prajurit," tegas Mahfud,
Bila indikasinya kuat, maka Mahfud yang akan mengantarkan sendiri ke aparat hukum. Tidak peduli apakah ada unsur militer yang terlibat.
"Mari kita giring proses hukum ini supaya diungkap. Nggak usah berspekulasi si A terlibat, ini dari istana. Ndak ada itu. Pokoknya Presiden sudah memerintahkan gebuki semua yang korupsi itu jangan ditutup-tutupi, yakin lah. Jadi kalau orang yang selalu curiga ini terlibat ini terlibat, kasih ke saya. Saya nanti yang antarkan ke KPK atau ke kejaksaan," pungkasnya. [dtk]
