DEMOKRASI.CO.ID - Aktivis dan Direktur Lokataru Foundation, Haris Azhar, mempertanyakan keberadaan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik) KPK terkait kasus suap yang melibatkan komisioner KPU, Wahyu Setiawan dan beberapa kader PDIP.
Pertanyaan ini ditujukan kepada politikus PDIP Masinton Pasaribu dalam program Indonesia Lawyers Club tvOne, Selasa (14/1/2020). Sebelumnya Masinton memang bersikap seakan-akan menunjukan Sprinlidik KPK kepada publik.
“Menarik tadi Pak Masinton menunjukan Sprinlidiknya tadi ya. Itu Sprinlidiknya ya?” tanya Haris Azhar memastikan.
Haris lantas menjelaskan bahwa Sprinlidik KPK sesungguhnya berstatus rahasia. Karena itu dia mempertanyakan bagaimana Masinton bisa mendapatkannya.
“Setahu saya itu harusnya rahasia. Tapi kok bisa bocor. Bisa dibawa ke ILC. Ditunjukkan oleh Masinton?”
Haris membantah bawa tindakan Masinton itu adalah bagian dari transparansi.
“Saya enggak setuju kalau itu bagian dari transparansi. Transparansi itu harusnya pimpinan KPK muncul tiap enam jam menjelaskan perkembangan-perkembangan ini. Kenapa? Karena dalam kasus ini masih banyak, Harun ke mana?”
Sebelumnya Karni Ilyas bertanya kepada Masinton tentang lambatnya izin penyelidik KPK untuk pengeledahan atau pengamanan ruang di kantor DPP PDIP.
Nyatanya izin untuk menggeledah atau mengamankan ruanganlah di kantor PDIP itu baru akan terjadi seminggu kemudian. Bagaimana menggeledah itu bisa tertunda seminggu dan apa efektif kalau kita mau menggeledah tapi kita mau umumkan sekarang baru dilaksanakan minggu depan.
Guna menjawab pertanyaan ini, Masinton lalu membentangkan setumpuk berkas sehingga bisa disaksikan khalayak ramai.
“Surat Perintah Penyelidikan ini kan terbit pada tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh komisioner KPK. Kalau kita runut tanggal 20 Desember itu persis pergantian. Karena pada tanggal 20 Desember itulah kalau tidak salah komisioner yang baru dilantik,” papar Masinton. [Politiktoday]
