DEMOKRASI.CO.ID - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku tidak pernah melakukan negosiasi dengan Komisi Pemiliham Umum (KPU), terkait penetapan pergantian antar waktu (PAW) Caleg PDIP Harun Masiku.
Begitu itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (10/1).
“Kami tidak pernah proses negosiasi, karena hukum untuk PAW itu sifatnya rigid, sangat jelas dan diatur berdasarkan ketentuan suara,” kata Hasto.
Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman yang mengungkapkan bahwa PAW Harun Masiku diteken oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Hasto.
Harun Masiku kini menjadi ‘pasien’ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran terlibat kasus suap dengan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Diketahui, Harun Masiku mendapatkan urutan ke lima. Sementara Riezky Aprilia pada urutan kedua dan menggantikan Alm Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.
Hasto menegaskan bahwa dirinya tidak pernah ‘bernegosiasi’ dengan KPU untuk meloloskan Harun Masiku. Menurutnya, PDIP telah melakukan PAW sesuai perundang-undangan yang berlaku.
“Kalau kita lihat, pada 7 Januari pihak KPU telah mengeluarkan surat bahwa apa yang diputuskan dan diusulkan PDIP tidak diterima oleh KPU, jadi untuk apa kemudian dilakukan upaya-upaya (negosiasi) tersebut?,” katanya menegaskan.[psid]
