DEMOKRASI.CO.ID - Penderitaan rakyat akan kembali bertambah di tahun 2020. Hal ini seiring rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencabut subsidi gas LPG 3 kg.
Rencana itu sempat diungkap oleh Sekjen Kementerian ESDM Ego Syahrian. Dia mengurai bahwa pencabutan subsidi bermaksud untuk mengendalikan gas yang menjadi salah satu kontribusi subsidi terbesar di Indonesia.
PKS, sebagai partai yang berada di luar pemerintahan langsung bereaksi. Mereka meminta agar rencana yang akan dieksekusi pada semester II tahun 2020 itu dibatalkan.
“Jika tidak bisa membantu wong cilik, please jangan membuat mereka sengsara,” tutur Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di akun Twitter pribadinya, Kamis (16/1).
Menurunya, saat ini pemerintah belum bisa menyelesaikan kasus korupsi yang menjadi faktor utama pembangunan terhambat. Teranyar bahkan ada kasus yang menimpa Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan diduga melibatkan unsur dari partai penguasa, PDIP.
Tidak hanya itu, dampak dari pencabutan subsidi ini akan mengena langsung ke masyarakat kecil. Pasalnya, mereka merupakan mayoritas pengguna elpiji melon.
“Korupsi merata di mana-mana, sekarang mau cabut subsidi gas yang berdampak pada pedagang kecil, rumah tangga menengah ke bawah, petani, penjual keliling, nelayan, buruh,” kata Mardani.
“Kami tolak cabut subsidi gas,” tutupnya. [rmol]