logo
×

Sabtu, 18 Januari 2020

Tak Terima Disebut Lakukan Dugaan Makar oleh Relawan Anies, Dewi Tanjung Sempat Ditegur Presenter

Tak Terima Disebut Lakukan Dugaan Makar oleh Relawan Anies, Dewi Tanjung Sempat Ditegur Presenter

DEMOKRASI.CO.ID - Perdebatan terjadi antara Politikus PDIP, Dewi Tanjung dengan relawan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yakni Hamim.

Hal itu terjadi di acara Kompas Petang yang tayang di channel YouTube Kompas TV pada Rabu (15/1/2020).

Dalam perdebatan itu, Dewi Tanjung sempat diberi teguran oleh presenter.

Mulanya, Hamim menegaskan bahwa kelompoknya datang membela Anies Baswedan bukan karena dibayar.

Mereka tidak terima Anies dituntut mundur.

"Jadi yang pertama, masa kemarin itu murni relawan Pak Anies, jadi enggak ada yang dibayar kalau kita juga datang ke situ ikhlas sendiri," ujar Hamim

"Terus yang kedua Mbak Dewi ini aksinya kemarin untuk menurunkan Pak Gubernur makanya itu yang kami hadir, Bang Jafar itu akan mengawal," imbuhnya.

Lalu, Hamim menilai bahwa tindakan kelompok Dewi Tanjung yang ingin menurunkan Anies itu adalah tindakan makar.

"Jadi kalau Mbak Dewi bilang mau nurunin Pak Gubernur itu makar, kita duga itu makar," kata Hamim.

"Makarnya dari mana?" jawab Dewi Tanjung.

"Kita duga, patut diduga itu makar," balas Hamim.

Dewi Tanjung menegaskan bahwa makar adalah bahasa yang digunakan jika ada yang ingin menurunkan presiden.

"Makar itu bahasa untuk presiden, makar itu bahasa untuk presiden, sedangkan tidak ada pasal makar untuk kepala daerah," kata Dewi Tanjung.

"Jadi gini," kata Hamim belum selesai.

Akibatnya, Dewi Tanjung dengan keras meminta Hamim untuk belajar hukum lebih dahulu.

"Tidak ada pasal makar untuk kepala daerah, itu untuk presiden, Anda belajar lagi pasal dulu, Anda belajar hukum dulu baru bisa Anda mengatakan makar," ucap Dewi Tanjung.

"Makarnya dari mana, warga DKI Jakarta menyatakan keinginan dan kekecewaannya dan meminta Anies Baswedan mundur dari jabatannya," imbuhnya.

Akibatnya, presenter meminta agar Dewi Tanjung diam agar Hamim diberikan kesempatan bicara.

Sementara itu, Hamim sendiri kekeh menduga apa yang dilakukan Dewi Tanjung adalah tindakan makar.

"Kita dapat poinnya Bu Dewi kita beri kesempatan dulu," imbau presenter.

"Jadi Mbak Dewi patut duga ini kemarin aksinya makar, karena beritanya luar biasa," ungkap Hamim.

 Lihat videonya mulai menit ke-4:22:



Haikal Hassan Nilai Tuntutan Anies Mundur Berlebihan

Juru Bicara (Jubir) Persaudaraan Alumni (PA) 212, Haikal Hassan menilai tuntutan agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mundur berlebihan.

Hal itu diungkapkan Haikal Hassan saat menjadi narasumber di acara Dua Sisi Tv One pada Kamis (16/1/2020).

Menurut Haikal Hassan tuntutan mundur itu berlebihan mengingat Anies Baswedan dianggapnya memiliki segudang prestasi hingga internasional.

"Tapi masalahnya adalah terlalu berlebihan dengan terus, sudah surut, dengan prestasi segudang, Internasional masih tetep dituntut untuk turun," kata Haikal Hassan.

Ia mengatakan, Anies mendapat pujian dari banyak pihak, termasuk para menteri.

Bahkan, Anies juga disebut mendapat pujian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Apalagi mendapa pujian dari menteri-menteri apalagi mendapat pujian dari Bank Dunia, dari Badan Dunia."

"Apalagi mendapat sambutan postitif dari Pak Jokowi," ujar Haikal.

Ia mengatakan, dirinya bermaksud untuk memperingatkan pihak yang menuntut Anies mundur bisa berhenti.

Pasalnya, Haikal Hassan menilai itu bisa mempermalukan diri sendiri

"Kita cuma pengen nyalemetin jangan sampai malu kan gitu," imbaunya.

Sehingga, Haikal Hassan mengatakan dirinya bisa menyampaikan unek-unek warga Jakarta pada Anies Baswedan. Koordinator Jakarta Bergerak.

"Jadi terlalu berlebihan kalau umpamanya kami menuntut bagus banget buka pintu dateng silahkan bahkan saya juga mau, apa yang ibu sampaikan, kasih, nanti saya sampaikan kepada Pak Anies, kurang apa lagi coba," jelasnya.

Lihat videonya mulai menit ke-26:47:

Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: