DEMOKRASI.CO.ID - Pengamat Hukum asal Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tak tahu malu karena sikapnya dan menghadiri konferensi pers pembentukan Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). "Ya conflict of interest. Yasonna mengambil sikap yang keliru dan tak punya malu," kata Fickar saat dihubungi, Ahad 19 Januari 2020.
Ia menyebut Yasonna tak bisa membedakan kapan menjadi menteri dan menjadi kader partai. “Sekarang ini kita sedang krisis etika publik. Kolaborasi antara oligarki partai yang menguasai pemerintahan hampir tidak bisa membedakan kapan dia bagian dari partai kapan bagian pemerintahan.”
Pada konferensi pers yang digelar Rabu, 15 Januari 2020, PDIP merasa operasi tangkap tangan yang digelar KPK terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan merugikan partai. PDIP merasa dijebak dan diseret ke kasus suap yang melibatkan eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan. Dalam perkara ini, Wahyu diduga menerima uang dari caleg PDIP Harun Masiku. Tujuannya, agar Harun bisa menjadi anggota DPR lewat jalur pergantian antarwaktu. Tim KPK juga sempat mendatangi gedung DPP PDIP untuk menyegel salah satu ruangan di sana.
Fickar mengatakan dengan mencampur adukkan peran-peran ini, jelas Yasonna sudah menginjak-injak etika. Seharusnya kata dia, seseorang dengan jabatan publik yang digaji rakyat tidak lagi membela kepentingan pribadi dan partai saja.
Seharusnya, kata dia, Yasonna bisa jelas memilih peran. "Jangan di satu sisi memanfaatkan fasilitas negara yang dibiayai rakyat, di sisi lain hanya digunakan untuk pribadi dan kelompoknya."
