DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo berencana hendak memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Namun, anehnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin Nadiem Makarim menganggarkan pembangunan gedung empat lantai di Jakarta.
Hal itu diungkap oleh Ketua DPP PKS Ledia Hanifa, saat melemparkan kritik pada hasil survey Indo Barometer di 100 hari pertama Pemerintahan Presiden, Joko Widodo dan Wakil Presiden, Maruf Amin. Menurutnya ada beberapa hal yang masih kurang, salah satunya persoalan kordinasi antara Menteri dengan gagasan Presiden.
“Lucunya nih pak di dalam pembahasan Komisi X misalnya untuk APBN 2020, ada usulan untuk membangun salah satu gedung berlantai empat untuk salah satu kementerian mitra Komisi X dan itu letaknya di Jakarta, enggak di sana. Kan tahu mau pindah. Itu sekian ratus miliar,” ujar anggota Komisi X DPR tersebut, Ahad (16/2/2020).
Ledia awalnya enggan menyebut nama kementerian yang dimaksud. Namun, belakangan dia memastikan mitra kerja Komisi X itu adalah Kemendikbud.
Dia mengatakan, seharusnya para menteri itu sejalan dengan presiden. Jika program Presiden Jokowi ingin memindahkan ibu kota, seharusnya diikuti pula dengan kebijakan menteri.
“Maksud saya ini kan mestinya menterinya, para menterinya juga stick dong kalau mau bikin, mau mendukung presidennya lihat juga dong program yang ada,” kata Ledia.
Diketahui, saat ini pemerintah tengah mengerjakan proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Presiden, Joko Widodo dalam pernyataannya telah menargetkan seluruh Kementerian/Lembaga di pemerintahan pusat akan pindah ke Ibukota baru di Kalimantan Timur pada 2024 mendatang.
