DEMOKRASI.CO.ID - Kebijakan memulangkan anak-anak WNI eks ISIS ke tanah air harus dilakukan dengan sangat hati-hati.
Terlebih, mereka akan dipisahkan dengan orangtua mereka yang dipastikan tidak akan dipulangkan yang menjadi problem dasar.
Pasalnya, hal itu bisa saja akan memunculkan permasalahan baru di kemudian hari.
Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2020).
“Problemnya adalah secara psikologis. Apakah kemudian anak-anak di bawah umur apakah harus dipisahkan dengan orang tuanya?” terangnya.
Karena itu, anggota Komisi III DPR RI ini meminta pemerintah agar jangan sampai membuat kebijakan yang pernah dibuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Saat itu, Trump membuat kebijakan memisahkan anak-anak dari orangtuanya yang merupakan warga Meksiko.
“Ketika banyak pengungsi Meksiko orang tuanya enggak boleh masuk, tapi anak-anaknya diambil. Ini kan bakal menimbulkan persoalan baru terhadap anak-anak,” tegasnya.
Atas dasar itu, ia menilai pemerintah Indonesia tak perlu gegabah mengambil kebijakan memulangkan anak-anak WNI eks ISI itu.
Terlebih, dibutuhkan kajian mendalam agar tidak sampai menimbulkan polemik dan masalah di masa mendatang.
“Pertimbangan matang, tentu tidak lepas kemudian (mempertimbangkan) langkah-langkah dunia langkah PBB dalam menangani persoalan ini,” jelasnya.
Untuk diketahui, pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan memulangkan WNI eks ISIS yang kini bertahan di kamp-kamp di Timur Tengah.
Akan tetapi, pemerintah juga membuka peluang memulangkan anak-anak berusia di bawah 10 tahun ke Indonesia.
Prioritas juga untuk anak-anak yang sudah tidak lagi memiliki orangtua dan terlantar.
Selain itu, juga akan lebih dulu dilakukan profiling dan identifikasi mendalam kepada mereka.
“Kita memang masih memberikan peluang untuk yang yatim, yatim-piatu, yang anak-anak,” ujar Presiden Jokowi.
“Tapi, kita belum tahu apakah ada atau tidak ada,” sambungnya.
