DEMOKRASI.CO.ID - Perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto berkantor di Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) memantau 285 warga yang datang dari Wuhan, China, dinilai sekadar pencitraan.
Begitu disampaikan filsuf dari Universitas Indonesia (UI) Rocky Gerung di sela-sela acara diskusi dan bedah buku “#KamiOposisi” karya politisi PKS Mardani Ali Sera di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2).
"Penugasan Menteri Kesehatan untuk bermarkas di Natuna tuh saya bilang ngapain. Itu kepala satgas saja. Ngapain Menkes ada di Natuna?" kata Rocky Gerung.
Menurutnya, tugas seorang menteri itu hadir melalui kebijakan yang dibuat. Termasuk menghadiri sejumlah pertemuan bilateral dengan forum-forum terkait.
"Menkes tuh tugasnya bikin policy (kebijakan). Gimana kalau tiba-tiba ada pertemuan Menkes ASEAN, dia mesti hadir di situ?" ujar Rocky Gerung.
"Jadi kelihatannya penugasan itu pun pencitraan," tegasnya.
Rocky Gerung mengingatkan pemerintah bahwa kehadiran yang diminta publik bukan fisik, melainkan kebijakan yang harus mengayomi rakyatnya. Kepada oposisi, dia meminta agar kebijakan yang berlebihan ini dikritik.
"Istana bilang negara hadir, makanya Menkes ke sana? Istana hadir itu dalam policy, bukan dalam kehadiran manusia di Natuna!" tegas Rocky Gerung.
