DEMOKRASI.CO.ID - Yaqut Cholil Qoumas atau yang akrab disapa Gus Yaqut juga angkat bicara soal rekomendasi Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) yang meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dibubarkan.
Gus Yaqut tak sependapat jika BPIP dibubarkan dan kerja-kerja pembumian pancasila hanya dilakukan oleh MPR.
"Ya saya kira tetap diperlukan BPIP ini untuk menjalankan aplikatifnya gitu. Kalau di MPR kan enggak bisa sampai hal-hal teknis, kalau di badan dia bisa melakukan hal hal teknis," kata Yaqut, saat dimintai tanggapan, Senin (2/3).
Jika dirasa pernyataan kepala BPIP Yudian Wahyudi kerap membuat kontroversi, menurut Yaqut seharusnya dilakukan pergantian kepala BPIP, bukan malah membubarkan lembaganya.
"Kalau masalahnya Ketua BPIP ya iya jangan bakar lumbung kalau mau memburu tikus. Ganti saja ketua BPIPnya. Saya kira itu lebih tepat daripada bakar lumbung," ujar Ketum GP Anshor itu.
Yaqut berpandangan, walaupun MPR juga melaksanakan sosialisasi pancasila, menurutnya kegiatan itu tak bisa menjangkau secara luas. Sebagaimana diketahui, setiap anggota MPR memiliki porsi turun ke daerah untuk melaksanakan sosialisasi empat pilar.
Dijelaskan Yaqut, sosialisasi itu pun hanya dilakukan dua kali setahun oleh setiap anggota MPR.
"Namanya sosialisasi ini sekuat apa, yang tadi saya maksud itu bagaimana pancasila itu bisa dipenetrasikan ke banyak hal. Misalnya ke kurikulum sekolah. Ini kan yang bisa melakukan badan, bukan MPR teknisnya," katanya.
Situasi saat ini menurut Yaqut masih marak terjadi intoleransi. Menurutnya belakangan populisme Islam menjadi ancaman serius terhadap pancasila.
"Menurut saya hal hal terkait pancasila ini sekarang perlu diturunkan, perlu dibumikan ke ranah yang lebih teknis. Bukan hanya konsepsional. Karena kita lihat belakangan ini bagaimana populisme islam itu menjadi ancaman serius terhadap pancasila," ujarnya.
"Intoleransi berkembang dengan bebas dan pesat. Saya kira itu juga harus diantisipasi dengan tindakan yang lebih teknis menurut saya dan itu bisa dilakukan oleh badan bukan MPR," tambahnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi II DPR yang juga mitra kerja BPIP itu menilai, jika kritik dialamatkan pada anggaran BPIP yang besar namun kerjanya belum tampak. Maka menurut Yaqut yang perlu dikritik adalah kinerjanya, bukan malah memilih membubarkan.
"Makanya kalau memburu tikus itu jangan membakar lumbungnya ya itu. Kalau anggarannya besar kerja kerjanya belum signifikan, ya kira koreksi kinerjanya. Kan begitu. Jadi bukan terus kemudian malah meniadakan. Masih perlu (BPIP," tandas Yaqut.(kp)
