DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mengumumkan darurat nasional virus Corona (COVID-19) sejalan dengan permintaan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Jokowi juga mengaku berpikir untuk 'mengunci' atau lockdown Indonesia.
detikcom menggelar polling untuk mengetahui respons masyarakat terkait hal itu. Polling digelar sejak Sabtu (14/3) kemarin malam dan berakhir pada Minggu (15/3) sore ini tepat pukul 15.00 WIB.
Hasilnya, sebanyak 1.498 pembaca detikcom mengikuti polling tersebut disertai alasan mereka. Dari jumlah itu, 1.093 orang mengaku setuju, sedangkan sisanya sebanyak 405 orang mengaku tidak setuju.
"Bukan hanya darurat nasional tetapi harus lockdown, agar yang sakit dan carier tidak menularkan. dan yang sakit cepat sembuh. semakin banyak yg terjangkit pemerintah akan sulit mengendalikannya, cth italia saat ini yg chaos dan dokter akhirnya harus memilih usia yg lebih muda untuk hidup," kata seorang pembaca yang mengisi kolom komentar dengan pilihan setuju, Minggu (15/3/2020).
Apalagi ada salah satu mentri yang positif Covid 19. jangan menunggu sudah banyak kena baru kewalahan," imbuh pembaca lainnya.
Pembaca lainnya menyebut perlunya opsi lockdown. Dia mempertimbangkan kapasitas rumah sakit untuk menampung pasien positif COVID-19 selanjutnya.
"Hrs lockdown pak, sebelum tambah banyak, kapasitas RS yg ada gak akan cukup menampung pasien kalo sdh terlambat," kata pembaca itu.
"Karena tidak transparan sejak awal ttg jumlah pasien dengan alasan takut masyarakat panik, sekarang panik beneran karena langkah pemerintah pusat dengan jumlah positif yang eksponensial. Jangan mikirin duit/bisnis melulu. Lockdown!" imbuh pembaca lain.
Sementara itu, mereka yang menolak mempertanyakan tentang pemilih opsi setuju dengan kaitan lockdown. Menurut pembaca itu, kedua hal tersebut berbeda.
"Kok polling-nya darurat nasional tapi yg komen pada mau lockdown sih. pada gak sekolah kali ya? darurat nasional dan lockdown itu beda. saya yakin yg mau lockdown pun maunya lockdown ala italia : masih bebas ke mana-mana, tidak seperti di wuhan. kalo mau seperti itu tak perlu lockdown tapi melarang perjalanan dari dan keluar negeri. kalo lockdown barang ekpor impor gak bisa keluar masuk. gak usah umumkan darurat nasional masyarakat pasti panik dan takut. bisa panic buying, rusuh, penjarahan. darurat nasional tuh dulu pas tsunami aceh dan gempa sumbar 2009. gak ada lockdown kan? malah bantuan internasional masuk," ujarnya.
Pembaca lain menyoroti soal kondisi masyarakat di dalam negeri. Kejadian panic buying pada Februari disebut bisa terjadi lebih parah.
"Semua harus lihat kondisi masyarakat di tiap negara berbeda, di Indonesia belum lockdown atau belum ada status darurat nasional aja bulan Februari kemarin sudah banyak panic buying, kebayang kalo ditetapkan status darurat nasional atau bahkan lockdown di kota-kota Indonesia bisa makin banyak panic buying bahaya bukan g mungkin berebutan dan terjadi rusuh karena saking panik nya. G semua masyarakat Indonesia bisa tenang menghadapi ini. Jadi menurut saya untuk saat ini belum perlu darurat nasional atau lockdown kota. Mungkin yang perlu lockdown negara ya, semua penerbangan dari dan keluar negeri di stop. Terimakasih," kata pembaca itu.(dtk)