logo

Kamis, 26 Maret 2020

Ilmu Kodok, Begitu Ingat Langsung Lompat

Ilmu Kodok, Begitu Ingat Langsung Lompat

Oleh: Syafril Sjofyan

SEBAGAI pemerhati kebijakan, saya sambut gembira kebijakan Presiden Jokowi pertama penangguhan cicilan kredit bagi rakyat ditunda selama setahun. Yang kedua adalah peniadaan ujian nasional, sangat berarti bagi rakyat bawah. UN ini selain menghindari pengumpulan masa pada kondisi virus china, Covid-19 yang sedang merebak, sebaiknya memang dihapuskan seterusnya.

Namun beberapa yang sangat mengecewakan dari kebijakan Jokowi dalam memerangi virus China, Covid-19 adalah untuk hal yang sangat urgent terkesan gegabah dan lamban.

Mengumumkan adanya obat anti virus secara terburu-buru. Semestinya bukan Jokowi yang menyampaikan, karena jika keliru sudah terlanjur dipercaya masyarakat dan tersebar luas. Cukup diumumkan oleh jubir atau kepala satgas didampingi para ahli paru-paru atau bersama IDI, karena menyangkut alasan dan penjelasan secara ilmiah termasuk dampaknya.

Terbukti kemudian obat klorokuin tidak bisa dikonsumsi secara sembarangan dan belum diakui oleh WHO. Ini tentu jadi pelajaran bagi Presiden Jokowi untuk tidak sembarangan mendengar bisikan lalu menyampaikan kepada masyarakat. Pemimpin sebaiknya tidak pakai ilmu kodok, dikilik lalu lompat.

Berikutnya adalah pembelian alat rapid test corona  yang ditugaskan kepada BUMN dalam jumlah banyak, tanpa mengikutsertakan para ahli Kesehatan. Ternyata menurut Dr Erlina Burhan, dokter spesialis paru RSUP Persahabatan, rapid test Covid-19 itu bukan untuk mendiagnosis. Melainkan untuk melihat antibodi yang telah terbentuk di dalam tubuh. Nah loh, gimana dengan hasilnya padahal sudah dibagikan ke daerah-daerah.

Kekecewaan besar lainnya adalah kelambanan Presiden Jokowi dalam menentukan cara untuk memutuskan rantai meluasnya epidemik Covid-19. Jokowi mengeluh tentang tidak disiplinnya masyarakat, dia mencontohkan orang di bawah pengawasan, masih beredar bahkan membantu keluarganya hajatan, tetapi dia lupa bahwa kebijakan social distance atau physical distance hanya merupakan kerelaan. Tidak ada sanksi tegas untuk hal tersebut, berbeda jika dilakukan dengan karantina yang juga diatur oleh UU, atau istilah lainnya lockdown. Jika karantina wilayah dilakukan, baru bisa menahan gerak masyarakat secara tegas, yang melanggar ditindak.

Pembisik istana bisa jadi terpengaruh karena "kesuksesan" Korea Selatan tanpa karantina/lockdown, tapi mereka lupa Korsel bergerak cepat, begitu satu gereja dinyatakan terinfeksi, dengan cepat dalam jumlah yang sangat banyak dilakukan rapid test Covid-19 karena mereka punya alat test yg tepat dan canggih.

Sehingga dengan cepat mereka mampu memetakan sebaran Covid-19. Satu hal lagi yang dilupakan oleh pembisik istana, Korsel tidak terlalu luas dan jumlah penduduknya jauh jika dibanding dengan Indonesia, termasuk disiplin rakyatnya berbeda.

Sekarang sebaran virus China, Covid-19 di Indonesia sudah meluas ke beberapa daerah. Kita mestinya harus belajar dari Italia. Sangat terlambat melakukan lockdown, sehingga positif Covid-19 sudah 30 ribu lebih, dan yang meninggal sudah 6000 lebih.

Sesal kemudian tidak berguna. Dan lagi jika betul alat rapid test yang dibeli pemerintah tidak tepat. Apa yang akan terjadi. Wallahualam. (*)
loading...