Notification

×

Iklan

Iklan

Trauma COVID-19, China Besok Terapkan Kebijakan 'Bersih' Orang Asing

Jumat, 27 Maret 2020 | 12:33 WIB Last Updated 2020-03-27T05:33:18Z

DEMOKRASI.CO.ID - Wabah Corona COVID-19 yang menghantam China meninggalkan trauma yang mendalam. Hal itu terungkap lewat kebijakan yang akan diberlakukan Negeri Tirai Bambu tersebut. China sementara akan melarang orang asing tinggal di negaranya terhitung mula Sabtu besok, 28 Maret 2020.

Larangan ini terpaksa dilakukan China guna menutup kemungkinan negara komunis tersebut kembali didera wabah yang salah satu kemungkinan justru akan dibawa kembali orang asing. Maklum, saat ini wabah Corona COVID-19 tengah mewabah di seluruh penjuru dunia setelah pertama kali ditemukan di Wuhan, China.

Dilansir Nikkei, Jumat 27 Maret 2020, larangan sementara untuk orang asing masuk ke China ini diumumkan Kementerian Luar Negeri China, beberapa waktu lalu. Tak hanya menyasar orang asing yang mengantongi visa resmi saja, larangan ini juga berlaku bagi orang asing yang mengantongi izin tinggal.

"Pengecualian hanya akan diberikan bagi mereka yang memasuki China dengan kapasitas diplomatik atau resmi serta pemegang visa C," tulis pernyataan resmi kementerian luar negeri China, seperti dilansir dari straitstimes, Jumat 27 Maret 2020,

Visa "C" yang dimaksud adalah visa yang dikeluarkan untuk orang asing yang terlibat dalam penyediaan layanan transportasi internasional itupun dengan adanya pembatasan-pembatasan termasuk izin maskapai penerbangan asing yang hanya diberi jatah satu rute perminggu. Batasan satu rute perminggu ini juga berlaku untuk maskapai domestik yang keluar dari China.

Sebenarnya kebijakan ini juga akan 'mengenai' warga China sendiri. Pasalnya, saat ini banyak orang China yang ingin kembali ke negaranya karena wabah ini tengah ramainya menyasar negara-negara di luar Negeri Tirai Bambu itu. Termasuk 40 persen diantaranya yang berstatus pelajar yang kini tengah berada di luar China.

Meski mengakui keresahan para warga China yang berada di luar negeri, namun tampaknya pemerintah tetap menganggap risiko terlalu tinggi jika tak memberikan batasan-batasan tersebut.[viva]
loading...