DEMOKRASI.CO.ID - Penanganan wabah virus corona yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat disoroti tajam Fadli Zon.
Dirinya menyebut pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo galau.
Alasannya karena sejumlah wacana penanganan virus corona yang dilempar ke publik terus dinulir dan direvisi.
Hal tersebut disampaikan Fadli Zon lewat akun twitternya @fadlizon; pada Kamis (2/4/2020).
Galaunya sikap pemerintahan Jokowi dibuktikannya lewat status karantina wilayah yang sempat diwacanakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD sebelumnya.
Jokowi tidak memberlakukan wacana tersebut.
Sebagai gantinya, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020, Jokowi memilih status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengatasi penyebaran pandemi Covid-19.
Melalui kebijakan yg dirilis dua hari lalu, Pemerintah tak jadi menetapkan status darurat sipil sebagaimana diwacanakan Presiden sehari sebelumnya. #Covid19Indonesia— Fadli Zon (@fadlizon) April 2, 2020
Terkait soal Keppres, Fadli Zon mengapresiasi poin pembatalan status darurat sipil.
Artinya, Pemerintah masih mendengarkan kritik yang disampaikan masyarakat.
"Darurat sipil jelas bukan resep melawan Covid-19 dan pasti akan ditolak banyak kalangan," ungkap Fadli Zon.
Selain itu, Surat Edaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengenai pembatasan penggunaan moda transportasi, baik transportasi publik maupun kendaraan pribadi sudah tepat.
Begitu juga dengan pembatasan moda transportasi kereta api, kereta rel listrik serta bus, baik di jalan tol maupun di jalan arteri nasional selama masa pandemik Covid-19.
Meski secara verbal Pemerintah Pusat menolak istilah ‘lockdown’, serta menolak proposal penutupan akses transportasi ke ibukota yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, namun dalam praktiknya pembatasan justru diwujudkan.
"Berubah-ubahnya sikap dan wacana yang dilemparkan Pemerintah untuk mengatasi wabah Covid-19, sangat kentara sekali menunjukkan lemahnya komitmen dan inisiatif Pemerintah," jelas Fadli Zon.
Meski secara verbal Pemerintah pusat menolak istilah ‘lockdown’, serta menolak proposal penutupan akses transportasi ke ibukota yg diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta, namun dalam praktiknya saya kira pembatasan itu pada akhirnya tak terhindarkan.— Fadli Zon (@fadlizon) April 2, 2020
Contohnya, semula Pemerintahan Jokowi menolak tuntutan ‘lockdown’, namun minggu lalu justru embuka opsi karantina wilayah yang menurut Fadli Zon secara substantif tidak berbeda dengan lockdown.
Belum seminggu wacana karantina wilayah dilempar, Jokowi katanya membuka opsi baru lagi, yakni berupa darurat sipil.
Akan tetapi, belum sehari wacana digulirkan, Jokowi menetapkan status PSBB yang akhirnya ditetapkan pada Rabu (1/4/2020).
"Kita sama-sama bisa melihat betapa kacaunya proses pengambilan keputusan di dapur Istana. Siapakah “koki” pengambilan keputusan di dapur Istana?," ungkap Fadli Zon.
"Terlihat pemerintah gamang dan amatiran. Menteri Kesehatan juga tak kelihatan lagi di depan publik. Apa yang terjadi?," tambahnya mempertanyakan.
Kita sama-sama bisa melihat betapa kacaunya proses pengambilan keputusan di dapur Istana. Siapakah “koki” pengambilan keputusan di dapur Istana? Terlihat pemerintah gamang dan amatiran. Menteri Kesehatan juga tak kelihatan lagi di depan publik. Apa yang terjadi?— Fadli Zon (@fadlizon) April 2, 2020
Meskipun opsi penanganan wabah Covid-19 berubah-ubah, namun Fadli Zon melihat posisi Pemerintah sebenarnya tidak bergeser.
Seperti yang disampaikannya beberapa hari lalu, Jokowi hanya sedang berusaha mengelak dari tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat selama periode karantina.
"Semua akrobat wacana yg disampaikan, intinya hanya itu," jelas Fadli Zon.
"Sebab, kalau kita baca UU No. 6/2018 tentang Karantina Kesehatan, dengan status 'Pembatasan Sosial Berskala Besar', maka kewajiban Pemerintah untuk menyediakan kebutuhan hidup masyarakat memang jadi gugur," tambahnya.
Padahal masyarakat, khususnya golongan yang kurang beruntung sangat memerlukan insentif serta bantuan logistik dan bantuan tunai.
Bahkan negara-negara lain yang terbukti kapitalis sekalipun katanya memberikan kompensasi kepada warga negaranya. [tribunnews]
Padahal masyarakat, khususnya yg kurang beruntung, sangat memerlukan insentif serta bantuan logistik dan bantuan tunai. Negara-negara lain yg kapitalis sekalipun juga melakukannya.— Fadli Zon (@fadlizon) April 2, 2020
