DEMOKRASI.CO.ID - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bisa mencairkan Dana Bagi Hasil (DBH) ke Pemprov DKI Jakarta.
Hingga saat ini, DBH tersebut belum juga cair padahal Anies sendiri sudah menyurati Sri Mulyani.
"Dana bagi hasil sampai dengan sekarang itu belum cair dan kami mengharapkan sekali bahwa itu bisa turun karena itu akan bermanfaat untuk pengelolaan keuangan di DKI Jakarta," kata Anies, Kamis (16/4/2020).
Anies bercerita, APBD DKI Jakarta akan mengalami kontraksi yang sangat serius. Waba Covid-19 ini mengganggu penerimaan daerah. "Pendapatan terganggu. Pendapatan pajak juga jadi mayoritas," tutur Anies.
Di awal April 2020, saat rapat dengan Wapres Maruf Amin, Anies juga berkeluh kesah tentang ini. Ia mengatakan kepada Maruf amin jika telah mengirimkan surat terkait pencairan dana bagi hasil sebesar Rp 7,5 triliun ke Sri Mulyani.
"Kita berharap dana bagi hasil itu segera di-transfer. Saya juga sudah menyampaikan secara resmi melalui surat kepada Menteri Keuangan," kata Anies Baswedan di sela konferensi video bersama Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, di Jakarta, Kamis (2/4/20).
Dia merinci, Kementerian Keuangan masih menyisakan piutang tahun lalu. Anies menyebut, semula piutang pada 2019 mencapai Rp 6,4 triliun, setelah ada beberapa penyesuaian, angka itu berubah menjadi Rp 5,1 triliun.
"Itu dana piutang tahun lalu. Dan kemudian ada dana bagi hasil tahun ini, kuartal kedua sebesar Rp 2,4 triliun. Kami berharap itu bisa segera dicairkan," bebernya.
Anies mengaku membutuhkan kepastian atas dana bagi hasil tersebut untuk menambal cash flow yang dibutuhkan dalam penanganan virus corona (Covid-19) di DKI Jakarta. Hal ini juga sudah disampaikan secara langsung kepada Presiden Jokowi.
"Ketika ratas, kita sampaikan bahwa ada dana bagi hasil yang sesungguhnya perlu segera dieksekusi Pak. karena itu akan membantu sekali," bebernya. []
