DEMOKRASI.CO.ID - Mundurnya Adamas Belva Syah Devara dari jabatan Stafsus Milenial Presiden Joko Widodo dinilai langkah tepat usai membuat gaduh terkait dugaan konflik kepentingan pada program Kartu Prakerja yang melibatkan aplikasi belajar Ruangguru miliknya.
"Sudah seharusnya dan sudah sepantasnya Belva mundur, itu perbuatan gentlemen. Jika salah dan keliru ya mundur," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, Selasa (21/4).
Pengamat politik jebolan Universitas Al-Azhar Indonesia ini menilai, seharusnya sikap Belva diikuti pula oleh Stafsus lain, yakni Andi Taufan Garuda Putra yang kedapatan menyurati camat seluruh Indonesia dan 'menitipkan' perusahaannya, PT Amartha ikut program Relawan Desa Lawan Covid-19.
Menurut Ujang, langkah gegabah Andi Taufan juga mesti dipertanggungjawabkan karena sangat fatal lantaran menyurati camat seluruh Indonesia dengan menggunakan kop surat milik Sekretaris Kabinet (Setkab).
"Andi Taufan juga harus mundur. Karena kesalahannya juga sangat fatal," pungkasnya. [rm]
